Menpan-RB: Ada 151 jenis Layanan Bisa Dilakukan di MPP
TANJUNGPINANG (HK) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Republik Indonesia (RI), Abdullah Azwar Anas, sudah meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tanjungpinang. Sehingga terhitung, Rabu (26/10) ini, sudah bisa melayani
masyarakat untuk mengurus dokumen dokumen usahanya.
Peresmian MPP itu yang terletak di Jalan Agus Salim, bekas Kantor Walikota Tanjungpinang, tepi laut, yang ditandai dengan pemukulan gong serta dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menpan-RB tersebut.
Sekedar diketahui, MPP Kota Tanjungpinang ini merupakan MPP ke-75 di Indonesia serta yang ke-2 di Provinsi Kepri. Nantinya, terdapat 151 jenis pelayanan yang akan dilakukan dari 31 instansi, yang terintegrasi dalam MPP.
Sebelum peresmian MPP tersebut, Menpan-RB lebih dulu memberikan pembekalan kepada Gubernur Provinsi Kepri, Walikota dan Bupati se-Provinsi Kepri, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), dan forkopimda di lingkungan Provinsi Kepri, dilaksanakan di Hotel CK Tpi.
Terlihat, Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang yang bertempat di bekas Kantor Walikota itu, dengan ornamen Melayu dan berdiri di atas tanah seluas 19.689 M2, dan dibangun secara bertahap. Dan dilengkapi kantin, dan toilet, serta area terbuka, tempat merokok.
Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma dalam sambutannya mengatakan, kehadiran MPP ini menjadi rumah kebersamaan yang menyatukan layanan pemerintah, instansi vertikal, BUMN serta swasta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Di sini pelayanan bersama itu. Mulai dari Akta kelahiran, SIM, pasport, KTP, pertanahan, pernikahan, hingga perizinan ada. Kita hadirkan MPP sebagai bukti, kita bergotong royong untuk memberikan kemudahan ke masyarakat. Sebab, Pemko Tanjungpinang ini berkomitmen guna memberikan pelayanan yang prima, dengan menempatkan petugas yang sopan dan profesional,” ucap Rahma.
Ditempat yang sama, Menpan-RB RI dalam sambutannya menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo, atas reformasi birokrasi. Pertama, birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat. Kedua, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan ketiga birokrasi lincah dan cepat.
“Program prioritas Kementrian PANRB Menerjemahkan arahan Presiden Jokowi, yaitu ada tujuh program pertama pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, yang berdampak bagi kinerja jutaan ASN. Pertama, penerapan reformasi birokrasi tematik pada empat kluster prioritas, Tranformasi profesionalisme ASN berbasis digital, yang meliputi penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional, serta penataan tenaga non ASN,” ujar Abdullah Azwar Anas.
Dilanjutkan Menpan-RB, akselerasi pembentukan MPP dan MPP digital di seluruh Indonesia, untuk penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata kelola dan ASN, menuju IKN Nusantara dan DOB Papua. “Terakhir, terhadap tranformasi sistem pendidikan ASN, guna mendukung percepatan reformasi birokrasi tematik,” kata Menpan-RB.
Terkait probabilitas, imbuhnya, terjadinya resesi daya tahan Asia hadapi resesi seluruh dunia dan negara Indonesia, sebesar 3 persen.
Ia pun menyebutkan, inflasi Indonesia jauh terkendali menuju Indonesia emas masuk 4 besar ekonomi dunia pada tahun 2050.
“Penerapan reformasi birokrasi tematik, menerjemahkan arahan bapak Presiden Joko Widodo. Yaitu RB pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas aktual dan digitalisasi administrasi pemerintahan,” pungkasnya (r/nel).
