LINGGA (HK) – Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy yang sudah ditunjuk sebagai Wakil Koordinator Tim 11 Pembentukan Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Berkelanjutan (BPPKB), oleh Panitia pembentukan Konsorsium Kelapa Indonesia (KKI), bertekat untuk memaksimalkan produktivitas pengelolaan perkebunan kelapa di Indonesia. Khususnya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Tim 11 BPPKB tersebut, merupakan sebuah tim yang nantinya akan berperan penting dalam memaksimalkan pengelolaan produktivitas tanaman kelapa di Indonesia, sebagai salah satu komoditas andalan perkebunan di tingkat nasional.
Neko Wesha Pawelloy menerangkan, Kabupaten Lingga menurut buku “statistik” perkebunan Tahun 2019-2021 terbitan Ditjen Perkebunan tahun 2019 luas kebun kelapa rakyat tercatat 2.909 Ha dengan TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) 701 Ha, TM (Tanaman Menghasilkan) 1.355 Ha, TTR (Tanaman Tua Rusak) 853 Ha. Produksi kelapa mencapai 1.403 ton, produktivitas 1.035 kg/tahun dengan jumlah petani 2.876 orang.
“Artinya. Bahwa Kabupaten Lingga menurut buku statistik perkebunan Tahun 2019-2021 terbitan Ditjen Perkebunan tahun 2019, memiliki luas kebun kelapa rakyat tercatat 2.909 Ha. Ini potensi ekonomi yang sangat besar, kalau kita dapat memaksimalkan produktivitas pengelolaan perkebunan kelapa di Kabupaten Lingga dengan baik,” ungkap
Wakil Bupati Lingga, Rabu (11/5).
Namun, menurut Neko dengan tingginya luas tanaman tua dan rusak yaitu mencapai 29,32% perlu peremajaan, karena tanaman kelapa di Lingga banyak ditanam sejak jaman kolonial dulu. Sehingganya, sekarang pohonnya sudah tinggi sekali dan produktivitas rendah.
“Kini tanaman yang menghasilkan kondisinya juga sudah banyak yang tua dan rusak. Maka, peremajaan merupakan hal yang mendesak agar pohon pohon kelapa tersebut bisa berproduksi kembali,” ujarnya.
Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Lingga saja, terang Neko, akan tetapi juga terjadidi beberapa kabupaten sentra kelapa lainnya yang ada di Indonesia, dengan menghadapi hal yang sama.
“Karena itu kami ikut mendirikan sebuah Koalisasi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK). Dan sekarang perjuangan kita akan tingkatkan lagi, dengan rencana mendirikan Konsorsium Kelapa Indonesia yang beranggotakan pemangku kepentingan lain,” ujarnya.
Sebuah upaya maksimal ini, sebut Wabup Lingga, jika nantinya telah terbentuk, maka perjuangan Konsorsium Kelapa Indonesia untuk segera melakukan peremajaan, dan penghasilan kelapa di kabupaten/kota sentra kelapa, diharapkan lebih meningkat lagi
“Nah, dalam hal ini peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan,” ungkap Neko.
Diterangkan Wakil Bupati Lingga, sebagaimana kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Riau. Lingga ini juga terdiri dari kepulauan. “Mayoritas penduduknya hidup sebagai nelayan dan petani kelapa serta karet. Ekonomi masyarakat sangat tergantung dari tiga komoditas ini. Dari kelapa telah banyak anak-anak Kabupaten Lingga ini lulus kuliah dan berkiprah di berbagai bidang,” kata Neko Wesha Pawelloy.
Kendala lainnya ketika akan mengembangkan dan memperluas kelapa adalah, jelasnya, masalah status lahan. Sebab, banyak kebun kelapa di Lingga masuk dalam kawasan hutan.
“Kalau sudah seperti ini maka program pemerintah tidak bisa masuk. Kita harus duduk bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa tidak terhambat dengan status ini. Perlu dicari jalan keluarnya,” katanya.
Indonesia saat ini sudah berada dalam situasi krisis kelapa. Status sebagai pemilik kebun terluas dan produsen terbesar di dunia sudah digeser oleh Filipina, karena itu Kopek selalu berjuang untuk mengembalikan kejayaan kelapa Nusantara.
Dengan menjadi konsorsium maka perjuangan untuk kembali menjadi pemilik kebun dan penghasil kelapa nomor satu di dunia bisa direbut kembali. Kopek sendiri terus mendukung dan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat terkait kelapa. Bantuan pemerintah pusat sangat diperlukan. Kopek menjadi jembatan komunikasi antara pusat dan daerah.
Hilirisasi kelapa di Lingga dilakukan salah satunya dengan mengupgrade kembali industri minyak kelapa rakyat. Lingga mendapat bantuan pemerintah pusat bangunan dan mesin pengolahan kelapa menjadi minyak sedang pengelolaan oleh pemda.
“Kita upgrade industri ini dengan menambah mesin kemasan sehingga menjadi produk minyak kelapa dalam kemasan higienis. Pasarnya di Lingga sendiri dan kabupaten sekitarnya. Karena itu krisis minyak goreng sawit beberapa waktu lalu tidak terlalu mempengaruhi masyarakat di Lingga karena sudah terbiasa menggunakan minyak goreng kelapa,” tuturnya.
Secara terpisah, Hendratmojo Bagus Hudoro, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan menyatakan tahun 2022 program pengembangan kelapa Ditjenbun mencapai 12.570 Ha. Sedang tahun 2010-2021 pengembangan kelapa Ditjenbun mencapai 207.443 Ha baik berupa peremajaan, perluasan dan intensifikasi.
Potensi, kendala dan peluang pengembangan kelapa berbasis korporasi adalah:
Strenghts: luas areal 3.401.893 Ha dengan produksi 2.839.852 ton. Weakness: terbatasnya jumlah olahan, produk olahan hanya berupa kopra. Opportunities: dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga tani; pengembangan produk turunan sabut, arang dan nata decoco. Threats: peningkatan produktivitas pada skema budidaya; jumlah benih unggul terbatas; penerapan GAP, GHP dan GMP terbatas.
Strategi percepatan, produksi dan nilai tambah perkebunan kelapa rakyat adalah:
Lahan dengan pemetaan potensi perkebunan kelapa rakyat, sertifikasi kepemilikan tanah. Benih dengan pembangunan kebun benih sumber dan nursery; introduksi benih produktivitas tinggi. Pupuk dengan peningkatan ketersediaan secara 6 tepat (jenis, dosis, cara, lokasi, harga dan waktu).
Pestisida dan bahan pengendali dengan memberikan bantuan sarana di lokasi endemis OPT di lokasi pengembangan kelapa. Alsintan/infrastruktur dengan memberikan bantuan prasarana produksi (jalan kebun) dan pengembangan alat dan mesin. Hilirisasi dengan membangun pabrik pengolahan turunan kelapa.
Pasar dengan mengembangkan pasar hasil olahan kelapa dan promosi ekspor produk turunan (arang, serabut). Pengembangan SDM dengan pelatihan, magang, sekolah lapang, kunjungan lapang. Pembiayaan dengan KUR dan investasi.
Sebagaimana diketahui, penunjukan Neko Wesha Pawelloy tersebut, bersamaan dengan Bupati Gorontalo sebagai ketua dan beberapa anggota yang merupakan pejabat teras di Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta beberapa ketua asosiasi pengusaha kelapa dan minyak kelapa yang ada di Indonesia, merupakan kesempatan yang sangat besar bagi Kabupaten Lingga, untuk mengembangkan sektor pertanian kelapa.
“Tentu ini menjadi peluang yang baik bagi Kabupaten Lingga, yang saat ini sedang gencar-gencarnya mengembangkan usaha di bidang pertanian dan pengolahan kelapa. Bahkan kini sudah masuk tahap produksi minyak kelapa,” ujar Neko, Senin (9/5).
Salah satu tugas dari Tim 11 ini nantinya akan merancang timeline, mengumpulkan dan menyiapkan data, menyusun naskah akademik, serta menyusun draft Peraturan Presiden tentang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Berkelanjutan serta draft Konsorsium Kelapa Indonesia.
“Dengan terbentuknya tim ini dan kami ada di dalamnya, tentu akan memberi manfaat besar bagi sektor pertanian tidak hanya di Kabupaten Lingga. Namun di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki komoditas kelapa yang selama ini belum terkelola maksimal,” pungkas Wakil Bupati Lingga.(tbn)
