NATUNA (HK) – Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Natuna Independen (AMNI) menggelar aksi deminstrasi di Kantor PLN Ranai, Senin (5/6/2023).
Kedatangan mereka di Kantor PLN diterima langsung oleh Menejer PLN Ranai, Boni Sofianto dan dialog berlangsung secara kondusif meskipun terdapat beberapa dinamika yang menegangkan.
“Kami datang kemari menyampaikan sembilan tuntutan kepada PLN secara damai,” kata Korlap Demonstarsi, Randa Natuna kepada menejmen PLN.
Adapun point-point tuntutan yang disampaikan para pendemo meliputi, menuntut PLN segera berkoordinasi dengan Pemkab Natuna terkait kondisi listrik agar segera mendapat solusi.
Kedua mereka menuntut PLN agar merealisasikan amanat UU No 30 Tahun 2009 tentang kelistrikan. Ketiga mereka menuntut Pemerintah Daerah (eksekutif dan legislatif) memberikan sanksi kepada PLN terkait pemadaman listrik yang dilakukannya.
Keempat mereka menuntut Menkomarves dan Kimisi VII DPR RI segera turun ke Natuna guna melihat kondisi kelistrikan Natuna. Kelima mereka menuntut PLN mengadakan mesin baru. Dan keenam mereka menuntut PLN memberikan ganti rugi terhadap pemilik tanah yang dipergunakan untuk pemasangan jaringan listrik.
Ketujuh mereka menuntut Kemenko Marves dan Kementerian BUMN melakukan evaluasi terhadap menejmen PLN Natuna. Kedelapan mereka menuntut PLN segera menindaklanjuti amanat Presiden RI, Joko Widodo tentang prioritas pengadaan listrik Natuna.
“Dan yang terakhir kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Natuna untuk mendukung penuh kinerja Bupati dan Wakil Bupati Natuna untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak kita yakni hak untuk mendapatkan penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai amanat Konstitusi yang lebih adil demi terwujudnya masyarakat Natuna yang sejahtra dan maju,” tegas Iwandra menyampaikan tuntutan.
Menejer PLN Natuna, Boni Sufianto mengakui siap memenuhi tuntutan warga tersebut, hanya saja ia menegaskan bahwa ada tiga tuntutan warga yang tidak bisa dipenuhinya.
“Dari seluruh tuntutan warga ini ada enam yang bisa kami penuhi, kemudaian sisanya yang tiga tidak bisa kami penuhi karena itu di luar kendali dan kewenangan PLN,” kata Boni.
Ia menjelaskan, PLN sering melakukan pemadaman listrik karena PLN di Natuna sedang mengalami minus daya. Kekurangan daya ini terjadi karena ada kegiatan pemilaharaan kolektif yang dilakukan PLN.
Daya listrik ada di Natuna sebesar 8 megawatt, akan tetapi setelah adanya kegiatan pemeliharaan itu dayanya berkurang menjadi 6,8 megawatt sehingga daya listrik PLN Natuna berkurang hingga 1 megawatt lebih.
Sementara kebutuhan daya untuk memenuhi keperluan listrik Natuna, PLN membutuhkan daya sebesar 7,5 megawatt sehingga daya yang ada saat ini tidak mampu mencover keperluan listrik secara keseluruhan.
“Kita memang sedang kurang daya sebesar 700 kilowatt karena ada pemeliharaan itu tadi, sementara kami belum ada daya cadangan. Sebelum ada pemeliharaan kami ada cadangan 500 kw, tapi kemudian cadangan itu terpakai juga dan tetap tidak bisa mencover semua,” papar Boni.
Pada kesempatan itu ia berjanji akan segera menormalkan kembali kondisi kelistrikan Natuna bulan ini setelah dua unit mesin dengan kapastias 2 megawaat itu sudah sampai di Natuna.
“Tanggal 16 Juni ini akan normal kembali karena mesin kita sedang diperjalan menuju Natuna, tanggal 16 nanti mesin itu sudah bisa dioperasikan,” tuntasnya.
Aksi ini dikawal oleh Ketua Komisi I DPRD Natuna, Camat Bunguran Timur dan Kapolres Natuna.
Meski sempat diguyur hujan, akasi demo tetap berjalan damai dan normal. Aksi ini diamankan oleh kepolisian dari Pokres Natuna. (fat)
