NATUNA (HK) ─ Sejumlah warga yang menyatakan dirinya sebagai perwakilan warga Natuna menggelar dialog dengan PLN, Rabu (13/8/2023).
Peserta dialog dari kalangan warga ini berjumlah lima orang yang digawangi oleh Arizki Fil Bahari sebagai koordinator dialog.
Mereka berdialog langsung dengan Manajer PLN Area Kepri, Apreza dan Menejer Rayon PLN Natuna, Bone Sofianto beserta sejumlah pejabat PLN lainnya.
Kegiatan dialog listrik PLN ini dilaksanakan secara tertutup dan terbatas serta mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Natuna.
Pada kesempatan itu, warga menyoal prihal kelistrikan yang selama ini mengalami masalah pemadaman yang dinilai merugikan bagi warga pelanggan.
Selain itu, mereka juga menyoal terkait adanya kebijakan PLN untuk memberikan konvensasi kepada pelanggan yang menjadi korban pemadaman bergilir.
“Tapi persoalan ini sudah dijawab semua oleh PLN tadi, jawabannya pun memuaskan,” kata Arizki melalui telepon.
Ia kemudian mengemukakan jawaban-jawaban yang disampaikan PLN kepada peserta dialog. Diantaranya persoalan kapasitas daya yang dilimiki PLN Rayon Natuna saat ini.
Kapasitas daya listrik yang ada saat ini sebesar 7,1 MW sehingga keberadaannya tidak mampu mencover beban puncak di wilayah Ranai dan sekitarnya yang memerlukan daya sebesar 7,6 MW.
Sementara idealnya, kapasitas daya listrik yang tersedia di Natuna harus ada sebesar 10 MW, yang mana daya 7,6 MW untuk melayani beban puncak dan sisanya untuk daya cadangan.
Adapun terkait normalisasi kelistrikan di Natuna, PLN disebutkan telah memastikan masa pemadaman bergilir akan berakhir pada bulan November 2023 ini.
“Katanya tadi orang PLN sedang berupaya menambah daya dengan menyewa mesin. Tapi untuk nyewa mesin ini mereka perlu diskusi hukum dulu dengan Kejaksaan untuk mendapatkan diskresi hukum, supaya mereka tidak salah melangkah,” papar Ari.
Selain mendapatkan jawaban itu, peserta dialog juga mendapatkan jawaban yang cukup menggembirakan dari PLN. Menejmen PLN telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan konvensasi berupa pengurangan biaya pembayaran listrik bagi pelanggan yang sering mengalami pemadaman lebih dari dua jam di luar waktu beban puncak.
Kebijakan ini akan diterapkan mulai September 2023, sehingga nanti pelanggan yang menggunakan token listrik akan dapat dua voucer pembayaran setiap kali pembelian.
Sedangkan bagi pelanggan yang tidak menggunakan token akan dikurangi pembayaran listriknya sampai setengah nominal pembayaran.
“Intinya jawab dari PLN tadi memuaskan lah. Jadi kita jelas mengetahui sebab terjadinya pemadaman, batas waktu normalnya, dapat disvensasi dan dapat kejelasan atas persoalan-persoalan lainnya yang ada di PLN. Tapi kita tetap berharap kondisi ini segera normal” tutupnya. (fat)
