Bahas Isu Strategis Pemilu 2024.
JAKARTA (HK) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari menghadiri rapat terbatas bertajuk ‘Persiapan dan Kesiapan Menghadapi Pemilu 2024’ yang digelar Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kantor Wantimpres, Jakarta, Selasa (18/10). Ketua Wantimpres Wiranto yang memimpin rapat tersebut.
Dalam rapat itu, Hasyim memaparkan isu strategis terkait Pemilu 2024. Beberapa di antaranya adalah pemutakhiran data pemilih, permasalahan pendaftaran dan verifikasi partai politik, pencalonan anggota DPR dan DPRD, penataan daerah pemilihan, dan kampanye pemilu.
Selain memaparkan isu strategis, Hasyim juga memaparkan potensi permasalahan serta strategi pencegahan permasalahan hukum dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Strategi perlu disiapkan karena Pemilu 2024 merupakan pemilihan serentak sehingga sangat kompleks.
“Modal yang membuat kita optimis adalah pengalaman menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan melaksanakan Pilkada 2020 dalam situasi pandemi Covid-19,” kata Hasyim sebagaimana dikutip dari situs resmi KPU, Rabu (19/10).
Wiranto menyampaikan, Pemilu 2024 perlu mendapat perhatian khusus di tengah berbagai isu domestik yang sedang terjadi di Tanah Air. “Suka tidak suka, mau tidak mau, pemilu merupakan mata rantai demokrasi kita, maka perlu mendapat perhatian khusus, karena bukan hanya menjadi sorotan domestik, namun sorotan dunia,” kata mantan Menkopolhukam itu.
Pada hari yang sama, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menggelar rapat Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, yang khusus membahas soal keamanan siber dan sebaran informasi di media sosial. Dalam rapat yang dihadiri perwakilan KPU-Bawaslu, TNI-Polri, BSSN dan sejumlah kementerian/lembaga lain itu, semua pihak sepakat untuk membentuk satuan tugas khusus (satgasus) siber.
Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, satgasus siber bertugas menindak konten-konten yang melanggar aturan seperti hoaks, disinformasi, dan SARA di ruang digital. Satgasus ini bekerja sebelum dan saat masa kampanye dimulai pada akhir 2023.
Terkait mekanisme kerjanya, Plate menjelaskan, setiap kementerian/lembaga yang tergabung dalam satgasus ini melakukan pengawasan siber di media sosial lewat tim siber masing-masing. Hasil pengawasannya lalu dikoordinasikan dengan anggota satgasus lain untuk ditindak segera.
“Ini semua disiapkan agar rakyat dapat berpartisipasi sehingga hasil pemilu nanti prosesnya legitimate, hasilnya legitimate, itu tujuannya,” kata Plate kepada wartawan usai rapat tersebut di kantornya, Jakarta, Selasa. (rpb)
