BATAM (HK) – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2023 mengalami inflasi sebesar 0,47%, setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,24%.
Inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sejalan dengan kenaikan harga aneka sayuran seperti kangkung dan bayam, serta cabai meran yang dipengaruhi olen pasokan sayuran yang menurun sebagai dampak kondisi cuaca yang kurang mendukung hasil panen.
Selain itu, terdapat kenaikan cukai rokok pada awal tahun 2023 yang berdampak pada kenaikan harga rokok kretek filter. Sementara itu, tekanan inflasi juga bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang disebabkan oleh kenaikan harga kontrak rumah sejalan dengan pola penyesuaian harga di awal tahun.
Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri, Suryono mengatakan, secara spesial, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,50% dan 0,32%.
Dengan demikian, secara tahunan, Inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 5,79%, meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,85%.
“Capaian inflasi tahunan tersebut relatif lebih rendah diantara 10 provinsi di Sumatera yakni berada di posisi ke-2 terendah,” kata Suryono, Kamis (2/3).
Dikatakan Suryono, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau serta TPID Kabupaten dan Kota se-Kepulauan Riau senantiasa berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi sebesar 3±1%.
Sejumlah upaya telah dan terus akan dilakukan oleh TPID untuk menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil dengan memperhatikan 4K (ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektit) khususnya untuk komoditas bahan pangan yang rentan mengalami tluktuasi harga.
Sejalan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), TPID melaksanakan berbagai kegiatan antara lain pelaksanaan pasar murah menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), penyelenggaraan capacity building TPID, serta optimalisasi sinergi program TPID melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) maupun rapat tim teknis.
“TPID juga senantiasa melaksanakan pemantauan perkembangan harga bahan pangan, monitoring ketersediaan pasokan serta memastikan distribusi bahan pangan dapat berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Disebutkannya, memasuki bulan Maret 2023, terdapat potensi meningkatnya permintaan menjelang HBKN serta tingginya curah hujan dan gelombang laut yang dapat mempengaruhi tekanan inflasi.
“Namun demikian, kuatnya koordinasi TPID dan sinergi program GNPIP diharapkan dapat menjadi kunci menjaga stabilitas inflasi gabungan 2 kota HK di Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai sasaran intlasi yang telah ditetapkan,” ungkapnya. *(dam).
