NATUNA (HK) ─ Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki berharap pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan swakelola yang terlampau besar dalam menjalankan pembangunan.
Hal ini lantaran kebijakan swakelola tersebut dinilainya berpotensi membuat pihak swasta menjerit sebab menderita.
“Jadi kami berharap swakelola itu tidak besar-besar sekali. Dengan kebijakan ini pihak swasta yang paling rugi, kasian juga kawan-kawan kontraktor ini,” kata Marzuki di kantornya, Senin (28/8/2023), kemarin.
Dengan ini, ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Natuna agar dapat membuat ruang bersaing selebar-lebarnya bagi sektor swasta, sehingga daya saing di tengah masyarakat dapat tumbuh berkat kebijakan-kebijakan bagus yang diterapkan pemerintah.
Ia menegaskan, swakelola kelola itu berperan besar dalam mempersempit peluang sektor swasta untuk mendapatkan pekerjaan dari pemerintah.
“Sementara di sisi lain, beban kontraktor ini besar juga, apalagi mereka harus memperpanjang izin perusahaan dengan biaya yang besar. Kalau tak salah sampai Rp.30 juta pertahun. Ini kan kasian kawan-kawan kontraktor ini,” tandasnya.
Apalagi imbuh Marzuki, kondisi daerah secara umum saat ini sedang berada pada titik kepayahan. Yang mana hampir semua lini kehidupan mengalami kesulitan untuk survive apalagi berkembang.
“Nah, keadaan – keadaan seperti ini harus menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan, termasuk kebijakan swakelola itu,” tandasnya.
Namun begitu, Marzuki mengaku secara aturan tidak masalah bagi pemerintah mengambil langkah swakelola untuk menjalankan pembangunan daerah karena memang ada peraturan yang mengatur tentang swakelola.
“Cuma itu tadi, karena di ranah ini terdapat prerogatif pemerintah, maka kita minta kepada mereka agar menciptakan ruang persaingan yang besar bagi masyarakat,” tutupnya. (fat)
