“Dengan ini kita dapat memacu investasi di daerah. Namun, konsekuensi bagi negara adalah ada beberapa pendapatan negara yang hilang karena dikonversi menjadi stimulus kepada investor. Baik itu di KEK maupun FTZ, seperti pembebasan bea masuk, tax allowance, ataupun stimulus lainnya,” imbuh Gubernur Ansar.
Selanjutnya, Gubernur Ansar memaparkan kelembagaan yang ada pada FTZ di Kepri.
Khusus di Batam, Dewan Kawasan FTZ langsung dipimpin oleh Menko Perekonomian, dengan Gubernur menjadi anggota Dewan Kawasan bersama beberapa Menteri di bidang yang berkaitan dengan keuangan.
“Untuk Bintan dan Karimun, Dewan Kawasan FTZ harus diketuai oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota, sebagai wakilnya. Untuk itu Kepala Daerah harus tahu program BP Kawasannya,” kata Gubernur lagi.
Baca Juga: Wakapolda Kepri Kunjungi Mapolres Karimun
Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar juga mendukung percepatan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun.
Menurut Gubernur, walau lokasinya tidak berada di dalam kawasan FTZ, namun dengan adanya bandara merupakan kunci berkembangnya kawasan FTZ tersebut.
“Kawasan FTZ Karimun, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi,” tutupnya.
Turut menghadiri rapat ini, Bupati Karimun, Aunur Rafiq; Ketua DPRD Karimun, Yusuf Sirat; Sekda Karimun, M. Firmansyah; Staf Khusus Gubernur, Nazaruddin; Kepala BP Karimun, Faisal Rizal; Kepala Bandara Raja Haji Abdullah, Fanani Zuhri; Kepala OPD Provinsi Kepri dan Kepala OPD Kabupaten Karimun. (ron)
