BATAM (HK) — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengajak masyarakat Batam untuk menyikapi persoalan air bersih secara jernih, proporsional, dan tidak reaktif.
Dia menegaskan bahwa krisis air yang terjadi saat ini bukan persoalan baru, melainkan akumulasi panjang dari kebijakan, pembangunan infrastruktur, serta laju pertumbuhan kota yang tidak seimbang selama bertahun-tahun.
Iman menjelaskan, masa transisi pengelolaan air dari ATB ke Moya telah berlangsung sejak periode kepemimpinan sebelumnya. Infrastruktur dasar air bersih yang digunakan hingga kini dibangun saat jumlah penduduk Batam masih relatif kecil.
Pada masa itu, kapasitas pipa dan distribusi dinilai memadai, namun tidak dirancang untuk menghadapi lonjakan penduduk, pesatnya pembangunan perumahan, serta ekspansi kawasan industri seperti yang terjadi saat ini.
“Batam berkembang sangat cepat, tetapi sistem airnya tumbuh jauh lebih lambat. Ketimpangan inilah yang kini dirasakan masyarakat,” ujar Iman.
Pasca pengelolaan air dipegang oleh Moya, pelayanan air diakui belum menunjukkan perbaikan signifikan sesuai harapan publik. Namun, Iman mengingatkan bahwa fase ini merupakan tahap koreksi besar, di mana persoalan-persoalan lama justru muncul ke permukaan dan terasa lebih tajam akibat tingginya ekspektasi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, dinilai tidak mewarisi kondisi ideal. Keduanya justru menghadapi kompleksitas persoalan yang menumpuk, mulai dari keterbatasan teknis, kondisi infrastruktur lama, hingga kepercayaan publik yang sedang diuji.
Meski demikian, Iman menilai upaya yang dilakukan Amsakar–Li Claudia sudah maksimal. Evaluasi menyeluruh, penataan ulang prioritas, serta pembenahan sistem distribusi terus dilakukan di tengah tekanan dan sorotan publik.
“Membenahi air bukan pekerjaan instan. Ini bukan sekadar memperbaiki keran bocor, tetapi membangun ulang fondasi sistem pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa dukungan sosial dan stabilitas politik, upaya pembenahan berpotensi tersendat. Karena itu, masyarakat diminta tidak saling menyalahkan atau melemahkan legitimasi kepemimpinan yang sedang bekerja menyelesaikan persoalan struktural tersebut.
Iman menekankan bahwa kritik tetap penting sebagai bagian dari kontrol publik, namun harus disampaikan secara konstruktif. Dukungan masyarakat menjadi kunci agar pembenahan sistem air bersih dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang.
“Air adalah kebutuhan dasar. Ketika pemimpin sudah bekerja di garis depan, maka tugas masyarakat adalah memberi kepercayaan, mendukung secara bijak, dan mengawal agar perubahan benar-benar terwujud,” ujarnya.
Menurut Iman, persoalan air mencerminkan kedewasaan sebuah kota. Cara Batam menyikapi krisis ini akan menentukan apakah kota ini hanya tumbuh besar secara fisik, atau benar-benar matang sebagai kota yang berkeadaban dan berkeadilan bagi warganya. (r/dam)
