LINGGA (HK) – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lingga, bersama Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga, mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab), segera menetapkan harga eceran tertinggi (HET), terhada bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, di Kabupaten Lingga.
Pasalnya, hingga saat ini kepastian dari harga BBM Bersusidi tersebut sampai ke tangan masyarakat, tidak jelas. Sehingga, masyarakat nelayan sangat diberatkan dan dirugikan.
Ketua HNSI Lingga, Ruslan mengatakan, penetapan HET perlu dilakukan segera agar para Sub Penyalur dan pengecer BBM Lingga, tidak seenak hati menentukan harga, sehingga merugikan masyarakat, khususnya Nelayan.
“Terlalu banyaknya Sub Penyalur dalam satu desa, akibatnya berpengaruh kepada operasional pendistribusian BBM bersubsidi. Akibatnya, harga BBM bersubsidi menjadi tinggi,” ungkap Ruslan.
Kasihan masyarakat, imbuhnya, seharusnya bisa langsung beli ke SPBU/Penyalur dengan satu harga se–Indonesia. “Kini nelayan diharuskan membeli BBM itu ke Sub Penyalur dengan harga lebih tinggi, karena dikenai ongkos angkut,” katanya, Minggu, (25/9).
Tak hanya itu, ia juga menuturkan masih banyak ditemui Sub Penyalur dan Pangkalan BBM yang tidak memenuhi standar pelayanan, sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang undangan. “Baik itu kurangnya keamanan, menjual di atas HET, serta tidak tepat sasaran dalam menyalurkan BBM subsidi,” paparnya.
“Kami meminta pemerintah daerah melakukan inspeksi ke beberapa Penyalur dan Sub Penyalur, dalam hal ini Polisioner Daerah. Yaitu Polisi Pamong Praja (Pol-PP) untuk bisa melakukan penertiban, semuanya telah diatur oleh Peraturan Kepala Daerah baik dalam bentuk Surat keputusan Bupati Lingga, maupun Peraturan Bupati Lingga,” tegasnya.
Ditempat terpisah, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga, Said Hendri, mendukung penuh atas penegasan HNSI Lingga itu, dalam menekan HET BBM kepada pemerintah Kabupaten Lingga.
Menurut SAid Hendri, penunjukan Sub Penyalur untuk mendekatkan Penyalur/SPBU, dulunya tak ada istilah Sub Penyalur, sehingga hal ini berakibat terhadap harga BBM bersubsidi tidak terkendali, dan berakibat biaya operasional pengangkutan menjadi lebih tinggi.
“Masa, hanya untuk menentukan HET BBM, harus berminggu minggu. kami berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan langkah langkah nyata terkait hal ini,” ujarnya.(tbn)
