BATAM (HK) – Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,44% (month to month/mtm), berbalik arah dibandingkan Januari 2026 yang tercatat deflasi 0,09% (mtm).
Secara tahunan, inflasi Kepri tercatat 3,54% (year on year/yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,94% (yoy). Meski naik, inflasi Kepri masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 4,76% (yoy).
Bahkan, Kepri tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah kelima secara nasional dan terendah ketiga di wilayah Sumatera.
Inflasi juga terjadi di tiga kabupaten/kota IHK di Kepri. Kota Batam mencatat inflasi 0,40% (mtm) atau 3,13% (yoy), Kota Tanjungpinang sebesar 0,99% (mtm) atau 5,83% (yoy), serta Kabupaten Karimun sebesar 0,01% (mtm) atau 4,13% (yoy).
Emas dan Harga Pangan Jadi Pendorong
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Februari 2026 terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi 2,10% (mtm) dengan andil 0,16%. Kenaikan ini terutama dipicu oleh meningkatnya harga emas di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Selain itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran turut menyumbang inflasi sebesar 0,87% (mtm) dengan andil 0,08%, dipicu kenaikan harga nasi dengan lauk seiring meningkatnya harga bahan baku pangan.
Kelompok makanan, minuman dan tembakau juga mengalami inflasi 0,40% (mtm) dengan andil 0,11%. Kenaikan harga beras dan cabai merah menjadi faktor utama, sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan inflasi Kepri masih berada dalam kondisi yang terkendali.
“Meskipun terjadi peningkatan secara bulanan maupun tahunan, inflasi Kepri tetap lebih rendah dibandingkan nasional. Hal ini menunjukkan efektivitas sinergi pengendalian inflasi yang terus diperkuat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” ujar Rony, Rabu (4/3/2026).
Sinergi TPID dan GPIPS Diperkuat
Didampaikan Rony, Di tengah pertumbuhan ekonomi Kepri yang tetap kuat, sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus dijaga. Bank Indonesia bersama TPID se-Kepri memperkuat Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
GPIPS merupakan respons atas tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, dengan tiga pembaruan program utama, yakni penguatan sisi hulu untuk menjaga pasokan menghadapi cuaca ekstrem, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif dalam jangka pendek, serta penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Sepanjang Februari 2026, berbagai langkah stabilisasi harga telah dilakukan, antara lain High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan, publikasi iklan layanan masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi, edukasi kepada masyarakat, serta pelaksanaan operasi pasar/pasar murah serentak di Kepri.
“Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi, termasuk melalui peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, dan penguatan kerja sama antardaerah. Kami optimistis inflasi Kepri pada 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen,” tegas Rony.
Waspadai Tekanan Ramadan dan Idul Fitri
Memasuki Maret 2026, terdapat sejumlah faktor yang perlu diwaspadai, di antaranya tren kenaikan harga emas dunia serta peningkatan permintaan pangan dan angkutan udara dalam rangka Ramadan dan Idul Fitri.
Namun demikian, terdapat pula faktor penahan inflasi, seperti musim panen beberapa komoditas hortikultura (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) serta potensi peningkatan hasil laut seiring meredanya puncak musim angin utara.
Dengan penguatan koordinasi dan konsistensi kebijakan, stabilitas harga di Kepri diharapkan tetap terjaga sepanjang tahun 2026. (dam)
