TANJUNGPINANG (HK) — Wakil Walikota Tanjungpinang, Endang Abdullah, yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Tanjungpinang membuka kegiatan Lokakarya Mini terkait Stunting tingkat Kecamatan Tanjungpinang Kota, di Aula Kantor Kecamatan Tanjungpinang Kota, Rabu (2/8/2023).
Lokakarya ini membahas bagaimana cara untuk mengatasi stunting dan juga yang berisiko stunting agar tidak sampai terjadi kondisi stunting. Endang mengatakan bahwa pencegahan dan penurunan angka stunting tidak terlepas dari partisipasi dan sinergitas dari BKKBN, Dinas Kesehatan, kecamatan dan Kelurahan serta warga masyarakat.
“Upaya pencegahan dan penurunan angka stunting dimulai dari edukasi dan sosialisasi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu yang memiliki anak dibawah dua tahun dengan pemantauan rutin dan berkala. Maka lokakarya perlu dilakukan untuk menambah wawasan dan sharing informasi,” ungkapnya.
Dikatakannya, untuk memastikan data keluarga beresiko stunting, Endang akan melakukan survei ke beberapa keluarga yang beresiko memiliki anak Stunting. “Hal ini untuk memastikan jumlah data dari BKKBN dengan kondisi dilapangan. Bersama TPK kita akan melakukan uji sampel dengan mengunjungi keluarga dimaksud, dengan mengkroscek dan memverifikasi faktual secara langsung ke rumah keluarga yang terdata,” lanjut Endang.
Ia pun menambahkan bahwa Peran TPK yang terdiri dari Bidan, PKK dan Kader KB sangat penting untuk penanganan permasalahan stunting di wilayahnya. “Karena fokus kita saat ini adalah untuk menurunkan angka stunting dan risiko stunting, maka diharapkan peran TPK memberikan pemahaman tentang stunting kepada masyarakat. Termasuk pendampingan keluarga dan melayani keluarga berisiko stunting di wilayah masing-masing demi tercapainya zero stunting di Kota Tanjungpinang,” tambahnya.
Sementara itu, Rina Syafitri, A.Md.Keb selaku Penyuluh KB Kecamatan Tanjungpinang Kota menyampaikan bahwa akan dilakukan monev, turun ke beberapa lokus setiap RW untuk memverifikasi data sasaran keluarga yang berisiko stunting yang berada di wilayah pesisir. “Dengan harapan apabila data sudah terverifikasi untuk tahun berikutnya semua anggaran dari APBD dapat lebih tepat sasaran untuk penanganan stunting, termasuk dari berbagai lintas sektor seperti bantuan-bantuan Dinas Sosial dapat lebih di fokuskan untuk keluarga sasaran yang berisiko stunting sehingga lebih mengerucut,” tambahnya.
Selain itu, untuk permasalahan stunting di kelurahan kampung bugis sudah berjalan satu bulan berupa bantuan makanan bagi anak yang stunting kepada 7 orang anak. “Dimana bantuan ini dananya bersumber dari BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting), itu merupakan iuran yang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan yang disalurkan langsung melalui makanan ke balita-balita stunting yang dimana jumlah balita stunting yang dibantu untuk kelurahan kampung bugis ada 7 orang anak dan itu akan berlanjut 5 bulan kedepan,” terangnya.
Peserta dalam kegiatan ini melibatkan ketua TPPS tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan dimana masing-masing adalah ketua PKK serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari Kelurahan Kampung Bugis yang terdiri dari tiga unsur yaitu Bidan, PKK dan Kader KB. (cw01)
