TANJUNGPINANG (HK) – Arah masa depan Tanjungpinang menjadi sorotan dalam diskusi panel bertajuk “Mau Dibawa ke Mana Tanjungpinang?” yang digelar Sempadanpos, di kedai kopi Kita, Tanjungpinang, Minggu (15/2).
Forum ini mempertemukan jajaran pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga insan pers untuk membedah strategi pembangunan kota pasca-pandemi.
Hadir sebagai narasumber Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, Kepala Bapelitbang Riono, dan Kepala Dinas Kominfo Teguh. Diskusi berlangsung dinamis, menyoroti transisi ekonomi, ketahanan fiskal, hingga visi besar pembangunan jangka panjang.
Sekda Zulhidayat menegaskan, pemerintah kini memasuki fase baru setelah melewati masa sulit pandemi. Jika sebelumnya fokus pada stabilisasi ekonomi melalui penguatan UMKM, kini saatnya mendorong percepatan pertumbuhan lewat belanja modal yang produktif.
“APBD punya daya ungkit besar terhadap ekonomi daerah. Kita bersyukur, hampir Rp300 miliar dana APBN akan masuk ke Tanjungpinang untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti sekolah rakyat dan RSUD baru,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya perubahan skema dana transfer pusat pada 2025–2026 yang menuntut kecermatan daerah dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, setiap program pusat harus mampu menciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal.
Kepala Bapelitbang Riono menegaskan bahwa arah pembangunan Tanjungpinang tidak berjalan tanpa peta. Dokumen RPJPD 20 tahunan dan RPJMD lima tahunan menjadi kompas kebijakan.
“Tahun 2026, kita fokus pada kota cerdas yang inklusif berbasis budaya,” jelasnya.
Ia merinci lima prioritas utama, yakni peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi berbasis UMKM, penanganan lingkungan hidup termasuk sampah dan limbah, pemberdayaan masyarakat, serta penataan kawasan pesisir.
Riono menambahkan, efisiensi anggaran menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah dan menghindari tunda bayar, sembari tetap menyelaraskan visi kepala daerah yang berorientasi pada kesejahteraan dan kreativitas berbasis teknologi.
Kepala Dinas Kominfo Teguh turut meluruskan isu belanja pegawai yang menjadi perhatian publik. Ia memastikan pemerintah tengah melakukan penyesuaian agar porsi belanja pegawai sesuai batas nasional maksimal 30 persen pada 2027.
“Wali Kota melakukan pengelolaan keuangan secara hati-hati. Fokus kita memperbaiki infrastruktur dasar dan meningkatkan etos kerja aparatur, bukan membangun proyek mercusuar tanpa perhitungan,” tegasnya.
Ia juga memastikan optimalisasi pelayanan publik dilakukan tanpa membebani masyarakat dengan kebijakan fiskal yang gegabah.
Dalam sesi diskusi, perwakilan tokoh masyarakat dan akademisi menekankan bahwa masa depan kota tidak hanya ditentukan pemerintah.
“Kontribusi pemerintah dalam PDRB terbatas. Tantangannya adalah bagaimana setiap rupiah belanja publik mampu memicu kelipatan ekonomi di masyarakat,” ujarnya, seraya mengingatkan agar dokumen perencanaan benar-benar diimplementasikan.
Sementara itu, Owner Sempadanpos Dwi Kamalawaty menyebut forum ini sebagai bentuk kontribusi media dalam mengawal arah pembangunan.
“Kita tidak boleh hanya puas dengan data capaian. Perlu gagasan jangka panjang untuk anak cucu kita. Sejarah Kepri lahir dari diskusi sederhana di kedai kopi. Artinya, ide besar bisa tumbuh dari ruang dialog,” katanya.
Diskusi ditutup dengan komitmen bersama memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Harapannya, Tanjungpinang mampu bergerak menuju kota yang sejahtera, kompetitif, dan tetap berakar pada nilai budaya Melayu sebagai identitas utamanya. (r/eza)
