Menu

Mode Gelap
Ansar Temui Mendag RI, Bahas Pengembangan KEK KPBPB di Kepri Kejari Tanjungpinang Eksekusi Uang Korupsi Rp.663.950.000,- dari Tiga Terpidana Berbeda SMPN 65 Batam Berkembang Signifikan, Punya Beragam Ekstrakurikuler 135 Mahasiswa IAI Hidayatullah Batam PKL di Berbagai Lembaga SDIT AS-Salam Makin Maju, Program Unggulan Tahfidz MAN 2 Batam Diresmikan jadi Madrasah Negeri

POLITIK

Dewas Dinilai Lindungi Pimpinan KPK

badge-check


					Feri Amsari.  - KUMPARAN Perbesar

Feri Amsari. - KUMPARAN

Dalam Vonis Gugur Etik Lili Pintauli.

JAKARTA (HK) – Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan Lili Pintauli Siregar sudah tidak dapat diadili secara etik karena telah mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua KPK. Sejumlah pihak mengkritik putusan tersebut, Dewas KPK dinilai ingin melindungi pimpinan KPK.

“Harusnya untuk memastikan perlindungan marwah lembaga yang juga jadi peringatan bagi lainnya tetap di sidang agar publik tahu apa sesungguhnya yang dilanggar. Kalau tidak memang Dewas berupaya melindungi individu pimpinannya bukan lembaga KPK-nya,” kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari saat dihubungi, Senin (11/7/2022).

Lebih lanjut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga menyoroti putusan Dewas atas dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli terkait tiket nonton MotoGP Mandalika.

Boyamin mengatakan, meskipun Lili sudah mengundurkan diri sebelum putusan Dewas KPK keluar, menurutnya, Dewas harus tetap menyidangkan perkara tersebut karena dinilai telah mencoreng nama KPK.

Selain itu, Boyamin menilai kasus pelanggaran kode etik ini bisa dilanjutkan ke kasus pidana, baik diusut oleh KPK maupun kepolisian atau Kejaksaan Agung. Sebab, menurutnya, pelaporan kode etik tersebut bermula dari dugaan suap gratifikasi atau kasus pelanggaran etik yang sebelumnya terkait pelanggaran komunikasi dengan pihak berperkara.

“Kalau ada dugaan hukum di pidana tidak ada proses batal atau gugur, karena hal yang terpisah. Bahwa ini kode etik itu ruhnya adalah tindak pidana, baik Pasal 36 UU KPK berkaitan melakukan komunikasi dengan pihak yang sedang menjadi pasien KPK atau pasal ketentuan suap atau gratifikasi begitu, nah itu berdiri sendiri meskipun menjadi ruhnya pelanggaran kode etik, tetapi hukum pidananya tetap berdiri sendiri dan tidak batal, dan bisa diproses hukum,” kata Boyamin saat dihubungi terpisah.

Boyamin menilai semestinya KPK yang menangani dugaan tindak pidana terkait kasus Lili tersebut karena jika dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya dinilai memalukan marwah KPK. Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan Lili Pintauli Siregar tidak dapat diadili etik. Dewas beralasan Lili sudah mengundurkan diri.

“Menetapkan menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik atas nama terperiksa Lili Pintauli Siregar dan menghentikan penyelenggaraan etik,” ucap Tumpak H Panggabean selaku ketua majelis sidang etik, Senin (11/7/2022).

Tumpak mengatakan surat pengunduran Lili sudah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, Dewas menilai Lili bukan lagi orang yang bisa disidang oleh Dewas.

“Menimbang oleh karena terperiksa Lili Pintauli telah mengundurkan diri dari Wakil Ketua KPK RI, dan telah terbit keputusan Presiden RI Nomor 71/P/2022 yang telah memberhentikan terperiksa sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK RI, maka terperiksa tidak lagi berstatus insan komisi yang merupakan subjek hukum dari peraturan Dewas KPK RI,” beber Tumpak. (dtk)

Sumber: detik.com

Baca Lainnya

Serahkan DPA, Ansar Imbau Kepala OPD Tingkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

13 Januari 2025 - 08:09 WIB

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyerahkan DPA Tahun Anggaran 2025 kepada para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri

KPU kepri Tetapkan Ansar-Nyanyang Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri

10 Januari 2025 - 09:52 WIB

Ansar-Nyanyang resmi ditetapkan KPU Kepri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri

Sah, Cen Sui Lan – Jarmin Ditetapkan jadi Bupati Natuna Terpilih

10 Januari 2025 - 08:48 WIB

KPU Tetapkan Pasangan Lis – Raja Terpilih Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang 2025 – 2030

9 Januari 2025 - 16:27 WIB

Rapat Pleno Terbuka KPU atas Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Pilkada Tanjungpinang 2024 di Ballroom Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (09/01/2025).(foto Asfanel)

Besok KPU Natuna Akan Tetapkan Cen Sui Lan-Jarmin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

8 Januari 2025 - 21:18 WIB

Trending di BERITA TERKINI