Pemerintah China dilaporkan telah memerintahkan perusahaan milik negara untuk mengakhiri kontrak dengan empat firma akuntansi besar, termasuk KPMG, EY, PwC dan Deloitte karena pihak berwenang berusaha untuk mengatasi masalah keamanan dan mengekang pengaruh auditor yang terkait dengan Barat.
Dikutip melalui Reuters, kebijakan data adalah salah satu dari beberapa bidang di mana China telah memperketat pengawasannya untuk mencoba memastikan praktik-praktik tersebut tidak mengancam kepentingan nasional dan ekonomi negara tersebut sehingga mengarahkan untuk memakai auditor lokal dari China dan Hong Kong sebagai upaya mendukung industry audit lokal.
Pada saat yang sama, ketegangan geopolitik semakin tinggi, dengan beberapa pemimpin bisnis menyuarakan keprihatinan tentang pemisahan China, ekonomi terbesar kedua di dunia, dari Amerika Serikat yang terbesar.
China menerapkan Undang-Undang Keamanan Data pada September 2021, yang secara luas mewajibkan perusahaan dan wilayah China untuk mengkategorikan data berdasarkan relevansinya dengan keamanan nasional dan ekonomi.
Sementara dibeberapa pihak juga khawatir bahwa menggunakan auditor yang kurang dikenal dapat mempersulit bisnis milik negara untuk menarik investasi internasional.
