BATAM (HK) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad mengaku miris saat menghadiri acara menyangkut pemerintahan di Batam. Ia menyatakan, acara-acara tidak pernah dihadiri oleh unsur Pemerintah Kota Batam, baik camat maupun lurah.
“Saya miris, lebih dari 1 tahun saya memimpin di Kepri ini, selama saya melaksanakan kegiatan di Batam, belum pernah satu camat atau lurah hadir acara Gubernur,” ujar Ansar di Golden View Hotel saat dalam sambutan penyerahan operasional RT/RW, posyandu, dan penyerahan set up box, serta bantuan transportasi siswa di pulau, Selasa (21/6).
Padahal menurutnya, Gubernur merupakan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, yang wajib membina seluruh daerah di provinsi. Kondisi tersebut berbanding terbalik ketika Ansar menghadiri acara di Kabupaten/Kota yang lain, selain Batam.
“Kalau di semua kabupaten/kota lain, setiap acara yang saya hadiri, camat dan lurah juga pasti hadir, kalau di Batam, saya tidak tahu kenapa,” katanya.
Ansar menambahkan beberapa waktu lalu, ia sudah menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kepri untuk melaporkan kegiatan kepada Wali Kota Batam.
Selain itu, pada Jumat (17/6) di Jakarta, ia sudah menelepon Walikota Batam agar hadir pada acara tersebut. “Saya minta beliau agar menyampaikan sambutan di hadapan kita, memberikan motivasi kepada RT/RW, tapi mungkin berhalangan hadir,” katanya.
Ia juga mengaku telah meminta agar Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina Rudi untuk hadir dalam penyerahan insentif tersebut. Namun ternyata, baik Rudi maupun Marlin tidak hadir.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengaku tidak mendapat undangan terkait acara penyerahan insentif RT/RW dan Posyandu oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Golden View Hotel tersebut.
“Insentif, awalnya saya tidak diundang, yang diundang malah FKTW (forum komunikasi RT/RW),” ujar Rudi, Rabu (22/6).
Ia menyampaikan dirinya hanya mendapat surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kepri tentang permintaan data.
Adapun surat permintaan data itu, sudah sebanyak tiga kali diterima. “Datanya berbentuk RT/RW, katanya ada program dari Pemprov,” kata Rudi.
Kemudian pihaknya membalas surat itu, dan menyatakan untuk diskusi bersama membahas hal tersebut. Karena merupakan wilayah kerja mereka. “Tapi tidak dilakukan itu, bikin surat mengundang seluruh FKTW,” jelasnya.
Rudi menyebutkan ada FKTW di Batam, yaitu forum komunikasi RT/RW dan forum koordinasi RT/RW.
Ia menekankan, sebagai seorang kepala daerah harus prioritas utama adalah membangun untuk kesejahteraan rakyat secara utuh bukan personal. “Uang anggaran wajib diserahkan ke situ,” cetusnya. (btn)
Sumber: batamnews.co.id
