NATUNA (HK) – Bupati Natuna, Cen Sui Lan dengan tegas menyampaikan persoalan dasar yang menghalangi kemajuan Natuna di hadapan petinggi PPN Bappenas pada momen rapat dengan PPN Bappenas di Kantornya, Senin (6/4/2026).
Pada kesempatan itu ia menyatakan, terdapat dua persoalan dasar yang secara langsung menghalangi pertumbuhan dan kemajuan di Natuna.
Yang pertama adalah persoalan konektifitas yang masih tidak seimbang dengan rentang kendali yang jauh dan susah untuk ditaklukkan dengan infrastruktur dan sarana yang tersedia saat ini.
Faktor ini membuat Natuna sulit melakukan movement terhadap barang dan orang. Parahnya lagi kondisi ini terjadi di seluruh tingkatan akses, mulai dari gerakan dalam daerah, luar derah, apalagi internasional.
“Perlu diketahui bapak – ibu. Persoalan utama kami di Natuna ada di konektofitas udara, laut dan darat. Inilah yang menghalangi kemajuan kami selama ini,” tegasnya.
Bupati Cen kemudian menggambarkan, bahwa Natuna memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang berlimpah seperti perikanan, perkebunan dan lainnya.
Akan tetapi seluruh potensi ini sulit dikembangkan karena keterhubungan Natuna antar pulau, luar daerah dan internasional masih jauh dari kata memadai.
“Kalau kita berbicara pengembangan sumberdaya, kami di Natuna ini sebetulnya punya banyak sekali potensi dan komuditas yang bisa dijual, tapi selama tiketnya mahal dan penerbangannya sedikit itu akan tetap susah dikembangkan. Kalaupun kita mengandalkan transportasi laut, kita perlu nunggu seminggu dulu baru kapalnya datang, bahkan bisa lebih dari seminggu,” tandasnya.
Sehingga dengan ini juga, pariwisata Natuna akan sangat payah dapat dikembangkan jika tidak diimbangi dengan biaya perjalanan yang mampu bersaing dengan destinasi lain.
“Jadi kalau kita ke Natuna biayanya Rp.9 juta dalam sekali perjalanan, sementara ke Jepang cuma Rp.6-8 juta, maka tentu orang lebih memilih paket perjalan ke Jepang ketimbang ke Natuna,” tukasnya.
Selanjutnya Bupati Cen mengakiui bahwa sudah lama dirinya berkomitmen dan berupaya untuk mewujudkan konektifitas yang lebih terjangkau sehingga gerakan orang dan barang dapat berjalan lancar.
“Bahkan waktu saya kampanye itu yang jadi janji politik saya dan setelah saya jadi Bupati itu sudah berulangkali usahakan. Tapi sampai sekarang belum juga dapat diwujudkan karena problem ini memang susah sekali dicarikan solusi,” sebutmya dengan jujur.
Kemudian problem yang kedua adalah soal diskresi pemerintah daerah. Persoalan ini juga diakuinya sebagai penghalang utama tumbuhnya kemajuan di Natuna.
“Bayangkan saja, kami punya laut yang sangat luas dan mengandung banyak sekali potensi, tapi kami sejengkalpun tak ada kewenangan di laut. Jadi bagaimana kami mau mengembangkan potensi itu kalau kami tidak diberi kewenangan disitu,” tegsnya lagi.
Ia mengaku yakin pemerintah daerah bisa melakukan pengembangan yang signifikan apabil diskresi tersebut dapat diberikan oleh pemerintah pusat.
“Karena kalau ada kewenangan, kami dapat menghadirkan investasi dengan lebih mudah untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada,” ungkapnya.
Dengan demikian ia meminta kepada PPN Bappenas agar dapat secara aktif mrembantu Natuna untuk dapat perhatian lebih dari pemerintah pusat supaya problem-problem dasar tersebut dapat diatasi.
“Kami yakin Bappenas dapat menjadi penghubung yang efektif antara kami dan pemerintah pusat. Kita berdiskusi ini dalam rangka mencari solusi yang tepar agar persoalan kami yang rumit ini segera dapat solusi,” ujarnya. (fat).
