BINTAN (HK) – Di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dijual dengan harga Rp24 ribu per 1,5 liter ukuran botol air mineral besar.
Harga tersebut, berbeda jauh dengan harga Pertalite di Ibu Kota Provinsi Kepri, yakni Kota Tanjungpinang yang hanya dijual Rp17 ribu-Rp18 ribu per 1,5 liter ukuran botol air mineral besar.
Menurut R, warga Tambelan yang tinggal di Kelurahan Batu Lepuk, dirinya terpaksa membeli Pertalite dengan harga yang cukup tinggi tersebut.
“Ya, mau gimana lagi, kalau tidak dibeli, susah kita jika ada keperluan ke tempat yang jauh. Kan saya pakai sepeda motor,” ujar R, belum lama ini.
Pasca kenaikan harga BBM, kata R, harga Pertalite yang dijual secara eceran di Tambelan jauh di atas harga yang ditentukan oleh pemerintah.
“Di sini, Pertalite yang dijual secara eceran harganya Rp24 ribu per botol air mineral ukuran besar. Sedangkan, harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk Pertalite Rp 10.000 per liter,” ungkap R.
R mengungkapkan, warga membeli Pertalite dengan harga Rp24 ribu di toko, warung Sembako atau warga yang menjual Pertalite secara eceran. R juga merasa heran dengan harga penjualan Pertalite di Tambelan yang sangat mahal.
“Kami berharap kepada pemerintah, agar memperhatikan apa yang kami alami saat ini. Mungkin bisa atur juga harga Pertalite yang dijual eceran,” kata R.
R berharap, pemerintah serta pihak terkait untuk bersama-sama melakukan pengawasan terkait dengan keluhan masyarakat, terutama terkait tingginya harga Pertalite di Tambelan.
“Jika tidak diatasi, maka mereka makin merajalela mengambil kesempatan di atas penderitaan rakyat kecil,” imbuhnya.
Camat Tambelan Baharuddin Ngabalin mengakui bahwa memang harga Pertalite di Tambelan Rp24 ribu per botol air mineral ukuran besar.
“Pertalite di Tambelan dari Kalimantan Barat, harga Rp24 ribu per botol Aqua besar,” kata Baharuddin.
Menanggapi tingginya harga Pertalite di Tambelan tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, akan terus berupaya, agar pasokan BBM senantiasa tersedia dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
“Termasuk di Kecamatan Tambelan, salah satu kecamatan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang berada di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T),” kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim di Kantor Bupati Bintan, Rabu, (17/5).
Abdul Halim mengatakan, BPH Migas hadir sebagai bentuk kepedulian bagi daerah 3T. Ini bagian dari pengaturan dan pengawasan dalam penyediaan dan distribusi BBM bagi seluruh masyarakat.
Dalam pertemuan dengan stakeholder terkait tersebut, pihak BPH Migas membahas adanya perbedaan harga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di Kecamatan Tambelan.
“Pemerintah Kabupaten Bintan, sebelumnya menyampaikan kepada BPH Migas, bahwa harga BBM jenis Pertalite di Kecamatan Tambelan lebih tinggi dari wilayah lainnya,” ungkap Abdul Halim.
Abdul Halim menyebut, bahwa BPH Migas mendukung penuh dan akan mengawal penyediaan dan distribusi BBM di Kabupaten Bintan.
“BPH (Migas) full support. Saya akan monitor sampai ini selesai,” tegas Abdul Halim.
Menurut dia, saat ini terdapat satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di Kecamatan Tambelan.
Dalam mengatasi perbedaan harga tersebut, kata Abdul Halim, salah satunya adalah dengan pendirian SPBU BBM reguler mini (compact).
Untuk itu, Abdul Halim mengajak semua pihak, untuk bersama-sama saling membantu menyelesaikan tantangan yang dihadapi.
“Duduk bersama. Saling membantu dengan hati. Tinggalkan ego sektoral, karena ini menyangkut banyak pihak,” imbuh dia.
Sementara, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman mengatakan, adanya komunikasi yang intensif dan koordinasi yang baik, dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Pertemuan hari ini, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” tutur Harya.
Harya menegaskan, bahwa Pemerintah, baik Pusat, maupun Daerah, memiliki peran penting agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.
“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat didorong untuk penyaluran BBM. Pemerintah Daerah (Pemda) bisa mendorong BUMDes sebagai badan usaha yang menyalurkan (BBM),” ujar Harya.
Di tempat yang sama, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira, menyampaikan harapannya, agar pertemuan ini menjadi solusi terbaik di daerah (Tambelan) tersebut.
“Ini akan menjadi pilot project (proyek percontohan) dalam pemenuhan BBM bagi daerah lainnya,” kata Luki.
Hadir dalam pertemuan ini, Direktur BBM BPH Migas Sentot Bradjanto Tri Putro, Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Bintan Moh Panca Azdigoena, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan Asy Syukri, dan Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kepri Dambha Herviyanto.
Kepala DKUPP Kabupaten Bintan Asy Syukri mengatakan, bahwa kehadiran BPH Migas sangat ditunggu, dalam rangka penyelesaian masalah Pertalite di Tambelan.
“Kita tidak menyangka, begitu responsif BPH Migas terhadap persoalan ini (Pertalite) di Tambelan,” kata Syukri.
Syukri berharap, penyampaian oleh Bupati Bintan Roby Kurniawan, kepada masyarakat Tambelan terkait persoalan Pertalite beberapa waktu lalu (kunjungan kerja ke Tambelan), dapat segera teratasi.
Kesepakatan yang sudah diambil, kata Syukri, antara BPH Migas, Pemprov Kepri, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pertamina, serta stakeholder terkait dalam rapat tersebut, tinggal ditindaklanjuti secara tehnis.
“Sudah kami laporkan ke pak Bupati pertemuan kita ini. Segera ditindaklanjuti pesan Pak Bupati,” katanya. (eza)
