Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sebuah daerah.
Oleh sebab itu, Ansar Ahmad berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat Kepulauan Riau dengan berbagai upaya yang masif.
Karena besaran APBD Kepri tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan infrastruktur, Ansar Ahmad juga menerobos pintu-pintu Kementerian di Jakarta untuk mencari bantuan anggaran bagi suksesnya pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau.
Dan upaya itu memberikan hasil yang cukup menggembirakan karena tahun ini pemerintah pusat direncanakan akan mulai membangun Jembatan Batam Bintan, pelabuhan Nusantara di Natuna, pembangunan pelabuhan Malarko di Karimun, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan, pembangunan SWRO, dan infrastruktur di Pulau Penyengat, serta pembangunan sekolah-sekolah baru melalui dana DAK yang mencapai lebih dari Rp120 miliar, juga beberapa proyek strategis yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN.
Baca juga: DPRD Natuna Dukung Pembangunan Dermaga Seminteh
Melihat postur DPA APBD Kepri Tahun 2022, menunjukkan program pembangunan dan kegiatan lebih banyak terfokus pada kebutuhan-kebutuhan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas dibanding kebutuhan staf dan aparatur.
Hal ini selain dilihat dalam DPA di Dinas PUPR, Perkim, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang alokasi anggarannya cukup besar, juga bisa dilihat di alokasi anggaran yang masuk ke beberapa OPD yang peruntukannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
Untuk anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang mencapai Rp682,3 miliar, lebih dipergunakan untuk anggaran transfer daerah yang akan diteruskan ke kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
Anggaran transfer daerah tahun ini besarnya mencapai Rp567 miliar dalam membantu program pembangunan di kabupaten dan kota.
Selain itu, tahun 2022 ini Ansar Ahmad juga fokus dalam program pemulihan ekonomi sehubungan dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh masyarakat.
