LINGGA (HK)- Mantan Bupati Kabupaten Lingga, H Alias Wello sayagkan sikap Bupati Lingga Muhammad Nizar yang melampiaskan kemarahan atas anjloknya Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lingga Tahun 2026 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir pada sidang paripurna DPRD Lingga atas pengesahan APBD Tahun 2026 sebesar Rp 863 Milyar turun drastis dari ApBD sebelumnya sebesar Rp 1,01 Trilyun.
Menurutnya, seharusnya Bupati Lingga marah terhadap kinerja capaian APBD yang tidak maksimal hingga APBD Lingga turun drastis dari APBD tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kegagalan Pemkab Lingga dalam membangun pondasi ekonomi di daerah yang berjuluk Bunda Tanah Melayu ini.
“Seharusnya marah pada kinerja capaian APBD, ini malah lampiaskan pada OPD yang bolos paripurna,” kata Alias Wello, Sabtu (29/11/2025).
Dikatakannya, kemarahan Nizar (sapaan akrab Bupati Lingga) hanya pengalihan isu dari kegagalannya membangun pondasi ekonomi. Dengan kondisi ini, bila tidak segera dibenahi kedepannya Kabupaten Linggar terancam mengalami kebangkrutan
“Kemarahan bupati itu hanya pengalihan issu alias kamuflase aja. Ini tanda-tanda ekonomi Lingga akan bangkrut,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa Awe ini menegaskan,
seharusnya memasuki periode kedua kepemimpinan Muhammad Nizar, Kabupaten Lingga telah masuk dalam era industrialisasi. Namun kondisi yang terjadi adalah pondasi dasar pemerintah, yakni perikanan, pertanian Peternakan dan pariwisata malah tidak berjalan.
“Empat sektor ini sudah saya bersama Nizar sebagai wakil sudah merintisinya. Seharusnya pada periode Nizar saat ini, sudah pengembangan industri,” sebut zalias Wello.
Dibeberkannya, kegagalan Pemkab Lingga dalam membangun pondasi ekonomi hingga anjloknya APBD saat ini berawal tidak konsistennya Muhammad Nizar yang notabene wakik Alias Wello saat memimpin Lingga dalam menjalankan pondasi ekonomi yang telah dirintis. Saat kepemimpinan Muhammad Nizar fokus program pembangunan hanya terarah pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan pembangunan sumber daya manusia dan lainya untuk peningkatan PAD dan ekonomi
“Padahal program pembangunan fisik adalah program yang sangat rentan dengan korupsi. Tidak heran jika saat ini korupsi merajalela di Lingga,” kata Alias Wello kecewa dengan kebijakan pembangunan saat ini.
Selain itu, sudah menjadi rahasia umum jika semua program pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Lingga semua terpusat dalam lingkaran orang terdekat bupati. Dengan begitu tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisne sudah tidak asing Dimata masyarakat.
“Mereka yang KKN diuntungkan dengan penegakan hukum yang lemah di Kabupaten Lingga hingga belum tersentuh,” ucapnya.
Lebih jauh, Alias Wello memprediksi, dengan anjloknya APBD Lingga Tahun 2026, Pemkab Lingga akan sulit untuk keluar dari krisis ekonomi yang telah terjadi saat ini. Dengan pengalaman pernah memerintah dengan kondisi ekonomi anjlok saat mulai memimpin Lingga Alias Wello pesimis perekonomian masyarakat dapat meningkat.
“Apalagi dengan minimnya lapangan pekerjaan di Lingga saat ini. PT Thiansan yang digadang-gadang dapat menampung ribuan tenaga kerja hingga saat ini belum terlihat realisasinya nyatanya. Hanya ungkapan selangkah lagi, sampai kapan,” tanya Alias Wello.
Sebagai tokoh masyarakat yang pernah merasakan sulitnya membangun pondasi ekonomi, Alias Wello, menyayangkan, sikap Muhammad Nizar yang hanya memberikan arahan bagi OPD namun tidak memberikan anggaran yang layak dalam menjalankan program.
“Bagaimana OPD dapat menjalankan fungsi dengan maksimal kalau anggaran yang diberikan hanya cukup untuk membeli kertas dan biaya rutin,” bebernya.
Diungkapkan, perjuangannya membangun pondasi ekonomi di Kabupaten Lingga telah dirintisnya sejak mulai memimpin Linggga Tahun 2015, lalu. Saat itu, Ia membuktikan kemampuan menata keuangan daerah di masa sulit. APBD Lingga hanya Rp 700 miliar dengan hutang Rp 127 miliar.
“Dengan berbagai kebijakan. Kita jemput bola program pembangunan dari pemerintah pusat. Banyak program kita pangkas. Saat itu banyak yang tidak suka dengan saya, dari anggota dewan sampai tenaga honorer yang terpaksa kita rumahkan. Hasilnya, dalam setahun APBD berhasil dinaikkan hingga tembus Rp 1,1 triliun,” imbuhnya. (tir)
