TANJUNGPINANG (HK)- Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menginginkan anggaran belanja daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen yang sangat penting untuk dijalankan di seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia untuk mendorong percepatan perekonomian daerah.
Guna merealisasikan hal itu, di awal tahun anggaran 2022 Pemprov Kepri menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah di aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Sabtu (8/1).
Pada kesempatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Lamidi mewakili Gubernur Ansar membuka secara langsung rapat koordinasi.
Pemprov Kepri juga secara khusus mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, dan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Bahri.
Dalam arahannya, Lamidi mengatakan jika rapat koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah merupakan langkah strategis yang sangat baik dilakukan di awal tahun.
Sebab, beberapa waktu yang lalu terjadi perampingan struktural di organisasi perangkat daerah dimana seluruh pejabat eselon IV Pemprov Kepri dialihfungsikan menjadi pejabat fungsional.
“Beberapa perangkat daerah mungkin mengalami kebimbangan dalam menggunakan anggaran belanja, semoga dari rapat ini semua yang menjadi pertanyaan perangkat daerah dapat kita pecahkan,” ujar Lamidi.
Lamidi lalu menyampaikan pesan kepala daerah agar pimpinan OPD Pemprov Kepri segera melakukan kerja-kerja taktis dan strategis untuk mendukung penuh visi dan misi yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
“Tahun ini kita gunakan untuk memulihkan kembali perekonomian Kepulauan Riau, gunakan anggaran belanja daerah untuk kemaslahatan masyarakat Kepri. Masyarakat sangat menunggu hasil kinerja kita semua,” tuturnya.
Sementara itu, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menyampaikan bila Provinsi Kepri termasuk dalam Provinsi yang capaian realisasi pendapatan dan belanja daerahnya tinggi. Menurut data yang dihimpun dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, realisasi pendapatan Provinsi Kepri di APBD tahun 2021 mencapai 98,72 persen.
Sementara realisasi belanja daerah Provinsi Kepri di APBD tahun 2021 mencapai 93,18 persen.
“Capaian tersebut harus ditingkatkan lagi untuk tahun ini, kami dari Kemendagri selalu siap mendampingi teman-teman di Provinsi Kepri untuk penyerapan belanja daerah,” ujarnya.
Fatoni melanjutkan saat ini Indonesia tengah beradaptasi dalam dua masa yang belum pernah dialami Indonesia sebelumnya. Yaitu masa revolusi industri digital 4.0 dan masa pandemi Covid-19.
Untuk itu, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat harus memahami dengan baik karakteristik daerahnya untuk bisa beradaptasi dalam dua masa tersebut.
“Kedepannya tantangan yang kita hadapi akan lebih banyak lagi, realisasi belanja daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat hanya bisa dicapai jika kita terus kompak dan selalu berkoordinasi antar semua lini,” katanya.
Rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh seluruh Asisten, Kepala Dinas, Badan, dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Termasuk juga sekretaris dan pejabat bidang perencanaan di masing-masing OPD Pemprov Kepri.(Efr)
