BATAM (HK) – Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau pada Desember 2025 mengalami inflasi sebesar 1,14 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka ini melonjak dibanding inflasi November 2025 yang tercatat 0,23 persen mtm.
Secara tahunan, inflasi Kepri mencapai 3,47 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya 3,00 persen yoy, namun masih berada dalam rentang sasaran pengendalian inflasi nasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto, melalui Deputi Direktur Ardhienus, menyebut kenaikan tersebut merupakan pola musiman menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Tekanan inflasi pada akhir tahun dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat pada periode Nataru. Meski lebih tinggi, inflasi Kepri sepanjang 2025 tetap terjaga dan terkendali,” ujar Ardhienus, Rabu (2/1/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi terjadi di tiga wilayah pencatatan IHK di Kepri. Kota Batam mencatat inflasi 1,14 persen mtm (3,68 persen yoy), Tanjungpinang 1,28 persen mtm (2,75 persen yoy), dan Kabupaten Karimun 0,92 persen mtm (2,72 persen yoy).
Pangan Pemicu Terbesar
Tekanan utama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 2,91 persen mtm dengan andil 0,85 persen terhadap inflasi total. Komoditas paling dominan adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
Ardhienus menjelaskan, lonjakan harga cabai terjadi akibat berkurangnya pasokan dari luar daerah.
“Ketersediaan terbatas karena bencana hidrometeorologi di sejumlah sentra pangan Sumatera bagian utara, sementara permintaan meningkat saat Nataru. TPID merespons dengan operasi pasar dan percepatan pasokan alternatif,” katanya.
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut menyumbang inflasi 1,63 persen mtm dengan andil 0,12 persen, dipicu kenaikan harga emas perhiasan seiring ketidakpastian geopolitik global.
Sementara itu, kelompok transportasi mencatat inflasi 1,13 persen mtm dengan andil 0,16 persen akibat tingginya mobilitas masyarakat dan kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) pada masa libur, meski tertahan oleh program diskon transportasi.
Sinergi TPID Strategi 4K
Terkendalinya inflasi Kepri tidak terlepas dari koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sinergi dilakukan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
Ekonom Universitas Maritim Raja Ali Haji, Siti Rahma, menilai program stabilisasi perlu diimbangi penguatan produksi lokal.
“Pasar murah efektif meredam gejolak, tetapi Kepri harus mendorong produksi pangan sendiri agar lebih tahan terhadap gangguan pasokan eksternal,” ujarnya.
Tantangan Awal 2026
Memasuki Januari 2026, Bank Indonesia mewaspadai dua pendorong inflasi, yakni tren kenaikan harga emas dunia dan normalisasi tarif angkutan laut setelah periode diskon berakhir. Di sisi lain, terdapat faktor penahan berupa normalisasi permintaan pangan pasca Nataru serta penurunan harga BBM nonsubsidi per 1 Januari 2026.
Bank Indonesia bersama TPID berkomitmen melanjutkan program stabilisasi pada 2026.
“Fokus kami pada peningkatan produktivitas pangan, perluasan kerja sama antardaerah, dan keberlanjutan operasi pasar. Kami optimistis inflasi 2026 tetap berada pada sasaran 2,5±1 persen,” imbuhnya. (dam)
