JAKARTA (HK) — Kondisi endemi pasca pandemi Covid-19 telah mempercepat perkembangan dan implementasi digitalisasi di segala bidang termasuk di sektor ketenagakerjaan. Banyak kegiatan industri yang sudah ter-otomatisasi berdampak pada turunnya permintaan pada pasar tenaga kerja. Indonesia saat ini juga dihadapkan pada tantangan bonus demografi di mana pada tahun 2030 diperkirakan jumlah penduduk usia kerja akan mencapai 201 juta orang atau setara 68,1% dari jumlah penduduk.
Berbagai tantangan tersebut menunjukan bahwa penyediaan lapangan kerja menjadi hal penting yang harus disiapkan agar partisipasi angkatan kerja dapat terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk usia produktif.
“Nah bonus demografi ini hanya 1 kali di dalam sejarah peradaban suatu bangsa. Dan bonus demografi ini untuk menentukan apakah negara kita, negara Indonesia ini mampu lepas dari jebakan negara menengah. Nah ini menjadi tantangan buat kita, makanya kita harus meningkatkan produktivitas dan kita harus melakukan continue learning atau belajar terus menerus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya saat membuka acara Kongres IX Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta dikutip Minggu (9/7/2023).
Menko Airlangga juga menyampaikan kondisi terkini perekonomian Indonesia dan mengatakan bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi dan optimisme para pekerja ataupun buruh.
“Purchasing Managers’ Index atau PMI kita kemarin baru dirilis yaitu 52,5%. Nah ini tidak bisa ada tanpa adanya optimisme dari teman-teman buruh. Karena ini adalah yang tertinggi di kawasan ASEAN. Sehingga tentu perekonomian kita kemarin dalam Covid mampu tumbuh di 5%. Kita mampu menjaga inflasi kemarin sudah diumumkan di 3,52%. Pertumbuhan 5% adalah pertumbuhan kedua tertinggi diantara negara G20. Dan pertumbuhan ini sekali lagi adalah kontribusi dari kita semua, dari para pengusaha dan juga dari para pekerja ataupun para buruh,” tutur Menko Airlangga.
Tantangan ketenagakerjaan lainnya yang dihadapi Indonesia yakni rendahnya produktivitas tenaga kerja. Terkait itu, Pemerintah berupaya menumbuhkan produktivitas tenaga kerja HM.4.6/241/SET.M.EKON.3/02/2023 dengan meningkatkan kualitas para pekerja, salah satunya melalui program Kartu Prakerja yang seluruhnya dilaksanakan secara digital.
Selain itu, terkait dengan transisi energi dari energi berbasis fosil ke renewable energy akan banyak memiliki peluang pekerjaan antara lain pengembangan industri berbasis solar, pengembangan geothermal, pengembangan hydro energy, serta industri hijau (green energy).
Hal ini menjadi penting karena sektor green energy sangat berkaitan dengan para buruh. Lebih lanjut, Menko Airlangga mengapresiasi KSBSI atas suksesnya perhelatan G20 yang lalu dimana KSBSI berperan aktif dalam Labour20. Serikat buruh merupakan mitra strategis bagi Pemerintah dalam mendorong tumbuhnya ekonomi yang inklusif.
“Salah satu kebijakan lain yang dibuat Pemerintah yakni Proyek Strategis Nasional. Dan Proyek Strategis Nasional ini mempekerjakan banyak tenaga kerja. Nah ini yang terus kita dorong bahwa inti dari hampir seluruh program kerja Pemerintah adalah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja,” pungkas Menko Airlangga. (oke)
