NATUNA (HK) – Warga Kecamatan Pulau Laut, sampai saat ini belum tersentuh oleh program pemerintah Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga, secara keseluruhan. Akibatnya warga masih membeli bahan bakar jauh lebih mahal dari harga nasional.
Kondisi ini dibenarkan oleh Anggota DPRD Natuna dari Daerah Pemilihan Dua (Dapil 2), Azi dalam Rapat RDP Dengar Pendapat (RDP), DPRD Natuna dengan Pertamina dan Pemkab Natuna di Kantornya, kemarin.
Ia menyebutkan, sejumlah kecamatan di Natuna ada yang sudah tersentuh program ini, karena layanan transaksi BBM satu harga sudah ada.
“Tapi di Pulau Laut memang sudah ada BBM satu harga, tapi yang ada cuma solar. Sementara pertalite belum ada,” kata Azi.
Menurutnya, penyebab ketiadaan pertalite satu harga itu karena tidak ada lembaga penyalur di wilayah kecamatan paling utara NKRI itu.
“Jadi kalau warga mau mendapatkan pertalite mereka harus membeli ke agen minyak, tapi tentu dengan harga yang tidak satu harga. Warga sudah lama mendambakan ini,” imbuh Azi.
Camat Pulau Laut, Bambang Erawan membenarkan kondisi ini. Ia menuturkan, dulu BBM 1 harga yang meliputi BBM jenis solar dan premium pernah beredar di Pulau Laut.
Cuma karena tidak ada ekspedisi yang berani mengangkut BBM jenis premium maka minyak jenis itu tidak lagi dapat dinikmati oleh warga.
“Kalau selain solar dan minyak tanah tidak ada yang berani ngangkut ke Pulau Laut, Bang. Jadi sekarang solar satu harga saja yang ada. Persoalannya itu tadi, tidak ada transportasi,” terang Camat Bambang di Kantornya, Kamis (17/2).
Diakuinya juga bahwa BBM satu harga yang berjenis pertalite memang bererdar di Pulau Laut, hanya saja minyak itu beredar melalui agen-agen minyak, bukan melalui lembaga penyalur yang ditunjuk pemerintah.
“Maka harganya jadi lebih mahal atau tidak satu harga. Di sini harga pertalite berkisar antara Rp.10.500 sampai Rp.12.000. Kalau harga yang satu harga Rp.800 ribu kan?,” tanya Bambang.
Bambang juga meminta kepada pemerintah dan BPH Migas, agar segera mengatasi persoalan ini sehinga program pemerintah ini dapat berjalan sepenuhnya di wilayah kecamatan yang dipimpinnya.
“Maka kepada semua pihak terkait kami minta agar segera dapat mengupayakan kapal pengangkut BBM ini ke Pulau Laut, agar kita juga dapat yang satu harga,” pintanya.
Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Pemkab Natuna, Wan Syazali juga mengakui kondisi ini. Namun ia menegaskan persoalan ini termasuk bagian dari konsen pemerintah.
“Ya betul seperti itu. Cuma kami dalam waktu jangka pendek ini tengah berupaya untuk bisa melakukan penyesuaian ongkos transportasinya. Dan untuk jangka panjang kami juga tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda), untuk itu,” ujar Syazali. (fat).
