TANJUNGPINANG (HK) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang meminta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang segera melakukan lelang tender sejumlah proyek strategis di Kota ini tahun anggaran 2023.
Salah satu yang menjadi perhatian wakil rakyat Kota Tanjungpinang tersebut yakni, terkait proyek pembangunan USB Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN 17) yang terletak di Kawasan Jalan Sidojasa Batu 9 dan rencananya dibangun pada tahun ini melalui dana APBD Kota Tanjungpinang senilai Rp.3,2 Miliar lebih.
Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya proyek mandek di akhir tahun dengan berbagai alasan oleh pihak pelaksana pekerjaan, dan salah satunya terkait kondisi cuaca yang jelang akhir tahun biasanya terjadi musim hujan dan buntutnya, pihak kontraktor yang disalahkan.
“Kita mendesak Dinas PUPR Kota Tanjungpinang untuk segera melakukan proses lelang sejumlah proyek strategis tahun anggaran 2023 yang telah direncanakan sebelumnya,”ujar anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Komisi III, Ashadi Selayar pada awak media ini, Selasa (16/5/2023).
Ashadi, Politisi Partai Golkar ini juga menyebutkan, bahwa pihaknya dari DPRD telah mendatangi dan menayangkan langsung ke Dinas PUPR kota Tanjungpinang untuk meminta penjelasan terkait ada informasi masyarakat tentang beberapa pelaksana proyek strategis di daerah ini yang belum jalan.
“Kita ketemu langsung dengan Kadis termasuk sejumlah pejabat terkait di Dinas PUPR tersebut kemarin, untuk meminta penjesan atas informasi yang kita dapat dari masyarakat terkait beberapa proyek strategis di daerah ini yang belum jalan. Dari pertemuan tersebut, salah satu alasan mereka (PUPR), karena adanya perubahan anggaran dan penyesuaian harga,”ucap Ashadi.
Terkait proyek pembangunan USB SMPN 17, Ashadi menyebutkan, dari keterangan pihak Dinas PUPR, untuk kegiatan proyek tersebut telah dimasukkan ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) untuk dilakukan proses lelang.
“Khusus untuk SMPN 17, Dinas PU sebut belum dilelang, namun telah dimasukkan ke ULP. PU seharusnya sudah melakukan pelelangan di triwulan pertama. Jangan sampai ditunda-tunda terus akhirnya nanti bisa menumpuk di akhir tahun. Apalagi sekarang sudah bulan Mei, dan untuk proses pelalangan proyek tersebut cukup memakan waktu. Apalagi kita tahu, biasanya seputaran bulan Agustus hingga Oktober sudah memasuki musim penghujan,”ujar anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang kerab lantang menyuarakan aspirasi masyarakat setiap rapat dengan OPD Kota Tanjungpinang ini.
Menurutnya, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jarang sekali bahkan tidak ada proyek pembangunan infrastruktur yang dilelang hingga akhir triwulan kedua.
Berdasarkan data yang diperoleh media ini, setidaknya terdapat belasan proyek yang menggunakan dana APBD Kota Tanjungpinang dengan nilai miliaran rupiah serta puluhan proyek dengan nilai ratusan juta rupiah yang dikerjakan sejumlah OPD di Kota Tanjungpinang yang hingga saat ini belum dan masih dalam tahap proses pelalangan.
Sementara dari pihak OPD terkait termasuk Dinas PUPR Kota Tanjungpinang sendiri, saat ini belum diperoleh keterangan lebih lanjut oleh awak media ini. (nel)
