TANJUNGPINANG (HK) – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengapresiasi perjuangan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, membangun jembatan Batam-Bintan (Babin), di Kepulauan Riau (Kepri).
Menurutnya, upaya Ansar melobi pemerintah pusat merupakan wujud kepedulian Ansar terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepri, agar menjadi lebih baik, maju dan berkembang
Wahyu meyakini, pembangunan jembatan Batam-Bintan akan memberikan efek berganda, mulai dari kemudahan mobilitas barang hingga peningkatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, ujarnya, akan semakin ramai warga Kota Batam yang melakukan investasi di Kabupaten Bintan dan Tanjungpinang.
“Pembangunan jembatan ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi Bintan, akan banyak yang berinvestasi disana,” katanya, Senin (30/1/2023).
Politisi PKS itu pun meminta agar Ansar mengawal pembangunan jembatan Batam-Bintan agar segera terealisasi di tahun 2023.
Diketahui, jembatan Batam-Bintan sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Pak Gubernur harus kawal ini benar-benar. Kalau terealisasi, semua warga Kepri akan ingat nama pak Gubernur setiap melintasi jembatan Batam-Bintan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ansar mengatakan, pembangunan jembatan sepanjang 14,74 kilometer itu bakal segera terwujud.
Menurutnya, pembangunan jembatan sejalan dengan program Presiden Jokowi yang akan menjadikan Kepri sebagai Kawasan Strategis Perekonomian Nasional (KSPN).
Dijelaskan nya, pemerintah telah mendapatkan dana pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk menopang peadanaan proyek ini senilai US$300 juta atau setara Rp4,4 triliun.
Jembatan ini akan dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Kita sudah berusaha, kita juga sudan berdoa, semoga saja mimpi kita bersama ini bisa segera wujudkan. Apalagi kita lihat pemerintah pusat juga cukup serius dengan proyek ini,” tuturnya.
Jembatan Babin direncanakan akan dibangun sepanjang 14,74 km dengan pembagian 7,98 km untuk porsi KPBU (Pulau Bintan-Pulau Tanjung Sauh), dan 6,76 Km, untuk porsi dukungan pemerintah (Pulau Tanjung Sauh-Pulau Batam), yang akan bersumber dari pinjaman luar negeri.
Saat ini, sedang dilakukan review kajian lalu lintas oleh PT PII terkait dengan minimum revenue guarantee (MRG), untuk bisa memitigasi risiko arus lalu lintas yang tidak sesuai dengan proyeksi, pada saat awal operasi. (sjt/eza)
