Dengan langkah ini, kata dia, sehingga tidak terjadi informasi yang simpang siur di masyarakat.
Sebab itu, Julius menyatakan, ke depan BP2MI sebagai badan yang menangani pekerja migran diharapkan bisa berkoordinasi dengan TNI AL.
“Sehingga terjalin koordinasi dan sinergitas antar instansi,” tegas dia.
Sebelumnya diberitakan, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menduga ada keterlibatan anggota TNI AU dan TNI AL dalam pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia.
Dugaan ini didapatkan BP2MI berdasarkan hasil investigasi tim khusus terhadap peristiwa tenggelamnya kapal yang mengangkut PMI ilegal di perairan Johor, Malaysia pada pertengahan Desember 2021.
Namun, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menyayangkan sikap BP2MI mengenai hasil investigasi tersebut.
“Info seperti itu seharusnya diberikan kepada kami sehingga kami ini bisa menindaklanjuti. Nah ini sesama aparat pemerintah tidak saling terbuka, ini kan susahnya gitu,” ujar Yudo usai memimpin upacara peringatan HUT ke-59 Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) di Mabes TNI AL, Jakarta, Rabu (5/1). (komp)
