TANJUNGPINANG (HK) – Ketua TP-PKK Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Hj. Dewi Kumalasari Ansar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor), Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di Provinsi Kepri tahun 2022. Rakor tersebut berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (10/10).
Kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen aksi bersama antara TP-PKK Kepri, BKKBN Kepri, Bappeda Kepri dan OPD, terkait yang tergabung dalam TPPS untuk upaya percepatan penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Dalam pemaparannya, Kepala BKKBN Kepri, Rohina menyebutkan, percepatan penurunan stunting di Kepri sangatlah penting, karena stunting akan mempengaruhi perkembangan otak anak yang berdampak pada gagal tumbuh.
Selain itu, imbuhnya, stunting juga bisa menghambat perkembangan kognitif dan motorik yang dapat menurunkan produktivitas SDM di Kepri 15 tahun mendatang, serta berdampak juga pada potensi kerugian ekonomi dari rendahnya produktivitas SDM di Kepri.
“Oleh karena itu, penurunan stunting membutuhkan kolaborasi multi-pihak dan lintas sektor dimulai dari penguatan kelembagaan pengelolaan kasus stunting dari level Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, dan lembaga non-pemerintah yang terkait,” ungkapnya.
Rohina menambahkan, ketersediaan data yang akurat juga sangat penting untuk perencanaan dan implementasi arah kebijakan penanganan stunting di Kepri.
Hasil akhir yang diharapkan menurutnya adalah dapat menurunkan prevalensi stunting dengan tepat sasaran, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
Rohina juga menyampaikan beberapa faktor penyebab Stunting di Kepri diantaranya pernikahan dini, pola asuh keluarga balita atau asupan makanan balita tidak tepat, ibu hamil dan remaja putri kurang gizi, jaminan pelayanan kesehatan serta kurangnya akses sanitasi dan air bersih.
“Saya berharap agar upaya mencegah terjadinya stunting dimulai sejak remaja, calon pengantin, kehamilan, termasuk perbaikan pola makan, pola asuh, perbaikan sanitasi, dan lainnya,” harapnya.
Setelah mendengarkan pemaparan dari Kepala BKKBN Kepri tersebut, Hj Dewi Ansar mengatakan, terkait dengan stunting adalah masalah nasional dan perlu dituntaskan bersama. Karena itu juarnya, melalui rakor ini, masing-masing OPD yang tergabung dalam TPPS, tentunya memiliki perannya masing-masing.
“Stunting adalah masalah nasional, yang perlu kita tuntaskan bersama. Karena itu, melalui rapat koordinasi ini, dari masing-masing OPD tentunya memiliki perannya masing-masing. Dan dengan rakor ini kita tetap akan mengacu pada regulasi. Sehingganya, Insya Allah, masalah stunting di Provinsi Kepri bisa terselesaikan,” ungkapnya.
Selanjutnya, Dewi Ansar meminta agar semua OPD teknis dilibatkan dalam penanganan stunting di Kepri, paling kurang setiap rapat koordinasi itu ada progresnya, yaitu progres terkait dengan angka stunting di Provinsi Kepri, dan apapun kendala yang ditemukan di lapangan bisa didiskusikan bersama, sehingga masalah stunting ini dapat segera diselesaikan.
“Saya berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam penurunan stunting, bisa memberikan masukan dan membuat aksi pelaksanaan program pada tahun mendatang. Mari kita keroyokan, agar stunting bisa menurun seperti target yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo,” imbuhnya. (efr)
