BATAM (HK) – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Yassierli, didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menggelar dialog bersama mitra industri di Balai Latihan Kerja (BLK) Kawasan Industri Kabil, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (17/12/2024).
Kegiatan dialog ini juga diikuti oleh Wakil Menaker Immanuel Ebenezer Gerungan, Dirjen Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker Agung Nur Rahmad, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenaker, serta para pimpinan perusahaan dan mitra kerja.
Sebelum dialog dengan tema “Kolaborasi Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing Melalui Pelatihan Vokasi” digelar, kegiatan diawali dengan beberapa agenda.
Di antaranya, Pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) Daerah Kota Batam, serta Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala Balai Besar dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan dengan Mitra Industri.
Berikutnya, dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Tenaga Kerja melalui Dirjen Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker yang ditandatangani langsung oleh Agung Nur Rahmad dengan sejumlah mitra kerja.
Puncak acara adalah dialog interaktif yang menghadirkan pembicara, di antaranya Presiden Direktur PT Citra Kabil Kawasan Industri Terpadu Kabil Peter Vincent, Menaker Yassierli, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Ketua Kadin Kepri Ahmad Makruf Maulana.
Menaker Yassierli menegaskan pentingnya dialog seperti ini sebagai forum koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri.
“Berbagai regulasi yang dibuat pemerintah akan menjadi pegangan dan landasan bagi pelaku usaha, mitra industri, dan pekerja itu sendiri,” ujar Yassierli.
Yassierli juga menyoroti peran strategis Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam pengembangan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, KEK dirancang untuk memanfaatkan teknologi terbaru dalam proses industri. “Dengan begitu, akan terjadi skills transfer kepada pekerja lokal,” imbuhnya.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah terus melakukan pemetaan kebutuhan unit kompetensi guna menyediakan akses pelatihan vokasi kepada berbagai lapisan masyarakat.
“Pelatihan vokasi berbasis demand-driven ke depan akan menjadi prioritas. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja. Dengan akselerasi program pelatihan vokasi melalui kebijakan terintegrasi, tata kelola transparan, dan kemitraan harmonis, kita akan melahirkan SDM kompeten yang siap kerja dan berwirausaha,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan potensi dan gambaran umum Provinsi Kepri sebagai wilayah strategis di dunia.
“Kepri berada di Selat Malaka, salah satu dari 10 chokepoint dunia, yang dilalui ratusan ribu pelayaran internasional setiap tahunnya,” ujar Ansar.
Ansar menambahkan, dengan ditetapkannya tiga wilayah di Kepri sebagai kawasan ekonomi dan perdagangan bebas (FTZ) serta kawasan ekonomi khusus (KEK), pengembangan pelatihan dan vokasi menjadi kunci utama.
“Harapannya, Kepri dapat melahirkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian guna mengisi kebutuhan di industri dan dunia usaha,” jelasnya. (eza)
