“Untuk memastikan hal ini, perlu kami survei ke lokasi. Kami minta tindakan preventif dari pihak pemerintah bagi perusahaan yang tidak memiliki perizinan tapi sudah melakukan kegiatan. Ini harus mendapatkan perhatian khusus,” ucap Thomas.
Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Joko Mulyono, mengatakan RDP yang diselenggarakan bersama warga Perumahan Nongsa Asri karena adanya keluhan masyarakat yang terimbas banjir akibat adanya pemotongan lahan di sekitar lokasi. Baginya untuk memastikan hal itu, pihaknya aka meminta PL dari BP Batam
“Dari undangan untuk RDP hari ini ada beberapa pihak yang tidak hadir, seperti beberapa perusahan dan dari BP Batam. Untuk keabsahan data, kami bersama BP Batam akan turun ke lapangan. Semoga BP Batam mau menyempatkan waktunya dan memperlihatkan irisan PL-nya,” kata Joko.
Dikatakannya, setelah mendapatkan semua data dan keterangan, pihaknya akan melakukan RDP lanjutan, yakni akan mengagendakan RDP untuk selanjutnya.
“Akan undang semua pihak yang terlibat dalam pemotongan bukit yang berimbas banjir pada perumahan warga, termasuk dari pihak BP Batam, semoga nanti semua bisa hadir,” bebernya. (btd)
