TANJUNGPINANG (HK) – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang kembali menegaskan komitmennya dalam pengendalian inflasi di daerah.
Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Kongkret Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Rapat berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah lantai 3 Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (17/9/2024).
Rapat Koordinasi dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir tersebut memberikan kesempatan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memaparkan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga mingguan ke-2 (M2) bulan September 2024.
Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi tahun kalender (year-to-date) hingga Agustus 2024 tercatat sebesar 0,87%. Angka ini masih berada di bawah target inflasi tahun 2024 dan lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan Agustus di tahun-tahun sebelumnya, kecuali pada tahun 2021.
Dalam pemaparan BPS, beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi pada periode Januari-Agustus 2024 adalah sigaret kretek mesin (SKM) dan emas perhiasan, yang mengalami inflasi bulanan secara konsisten (month-to-month).
Sementara itu, komoditas beras pada Januari-Agustus 2024 mengalami inflasi bulanan setelah deflasi di bulan April dan Mei, dan kembali mengalami inflasi sejak Juni 2024. Komoditas cabai rawit menunjukkan fluktuasi sepanjang Januari-Agustus 2024, namun sejak Juni 2024 terus mengalami inflasi bulanan.
Indeks perkembangan harga (IPH) di minggu ke-2 September 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Paniai, Papua Tengah, mengalami kenaikan IPH tertinggi sebesar 7,47%, yang dipicu oleh kenaikan harga cabai rawit dan daging ayam ras.
Sementara itu, Kabupaten Bangka Tengah di Kepulauan Bangka Belitung mencatat penurunan IPH tertinggi.
Perkembangan harga hingga minggu ke-2 September 2024 juga mencatat kenaikan harga minyak goreng sebesar 0,75% dibandingkan Agustus 2024, sementara harga bawang merah turun sebesar 2,50%, daging ayam ras turun 0,53%, dan bawang putih turun 0,80%. Harga beras cenderung stabil, meski terdapat peningkatan jumlah kabupaten/kota yang melaporkan kenaikan harga beras dibandingkan minggu sebelumnya.
Tomsi Tohir menekankan pentingnya bagi para Kepaka daerah untuk mencermati penyebab kenaikan IPH di daerah-daerah tertentu.
Ia menyatakan bahwa kenaikan harga yang tinggi di satu wilayah, sementara daerah lain mengalami stabilitas, perlu dianalisis secara mendalam agar langkah intervensi yang tepat dapat diambil.
“Kenaikan harga di satu daerah yang tidak terjadi di daerah lain harus menjadi perhatian serius. Kepala daerah harus memahami akar masalah tersebut. Apakah ada gangguan distribusi, peningkatan permintaan musiman, atau mungkin masalah pasokan yang perlu diatasi. Analisis ini penting agar pemerintah daerah dapat merumuskan langkah-langkah intervensi yang tepat dan efektif,” ujar Tomsi.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah pusat siap memberikan dukungan melalui kebijakan dan program-program strategis, namun inisiatif di tingkat daerah sangatlah krusial.
“Kami di pemerintah pusat akan terus mendukung pengendalian inflasi melalui berbagai kebijakan. Langkah yang cepat dan tepat bisa menahan laju kenaikan harga dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” tambah Tomsi.
Dalam rapat tersebut, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemko Tanjungpinang, Elfiani Sandri, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang terus melakukan koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi, khususnya terhadap komoditas-komoditas yang berkontribusi besar terhadap kenaikan harga.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang selalu berupaya menjaga stabilitas harga, terutama pada bahan pokok. Kami secara aktif memantau pergerakan harga dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi komoditas berjalan lancar. Kami juga berkomitmen untuk mendukung program pemerintah pusat dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali,” ujar Sandri.
Ia juga menambahkan bahwa Pemko Tanjungpinang siap melakukan berbagai langkah konkret untuk menghadapi tantangan inflasi ke depan, termasuk melalui operasi pasar, penyediaan subsidi dan penguatan distribusi komoditas di daerah. (eza)
