TANJUNGPINANG (HK) – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mengapresiasi Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad yang memperjuangkan enam pelabuhan perikanan bongkar muat di Provinsi Kepri.
Terkait hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri ini menyarankan, agar pemerintah daerah untuk melengkapi setiap titik pelabuhan dengan fasilitas yang memadai dan sebagaimana mestinya.
“Kami mengusulkan setiap kabupaten/kota ada pelabuhan khusus untuk perikanan, ternyata hal itu tidak siap. Sehingga pak Gubernur meminta enam titik kepada Kementerian Tangkap di Jakarta,” katanya, kemarin.
Sebelumnya, kebijakan Kementerian Perikanan menentukan 4 titik lokasi pelabuhan, yakni Pelabuhan Barelang dan Punggur di Batam, Selat Lampa Natuna, dan pelabuhan di Tarempa Anambas.
“Kemudian direvisi menjadi 3 pelabuhan, karena pelabuhan punggur tidak layak atas sarana prasarananya. Sementara harusnya diberlakukan per Januari 2023,” ujar Wahyu.
Sebagaimana diketahui, kata Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Jum’at (6/1) kemarin, Gubernur Ansar sudah beraudiensi dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Muhammad Zaini Hanafi.
Dalam audiensi itu, Gubernur Ansar meminta agar KKP menetapkan enam pelabuhan perikanan sebagaimana dari sesuai usulan Pemprov Kepri.
Menurut Wahyu, sarana maupun prasarana di enam (6) pelabuhan perikanan tersebut, yakni di Dompak Tanjungpinang, Natuna, di Anambas, Jembatan 2 Barelang Batam, di Kijang Kabupaten Bintan dan Tanjung Balai Karimun, belum memadai seperti gudang yang memiliki suhu dingin (cold storage), dan sejumlah sarana lainnya.
“Akhirnya disetujui enam pelabuhan ini oleh Kementerian, namun keenam pelabuhan ini belum lengkap dan jelas, terhadap sarana dan prasarananya,” tutur Politisi PKS ini.
Dia menyarankan, agar pelabuhan bongkar muat ikan itu masih dapat dilaksanakan mengingat ke 6 pelabuhan yang diusulkan masih belum siap sarana prasarananya.
“Kalau yang ditunjuk itu belum siap sarananya agar tetap dapat dilaksanakan ditempat yang ada, karena tujuan pusatkan peningkatan PNBP. PNBP tetap berjalan hanya timbangan yang diletakkan pada pelaku usaha sambil di kontrol oleh pemerintah,” jelasnya.
Meskipun Gubernur Kepri sudah memperjuangkan keenam pelabuhan ini, tambah Wahyu, pihaknya akan masih mengkritisi titik lokasi pelabuhan perikanan untuk bongkar muat itu.
“Titiknya masih kami kritisi. Insya Allah, kami akan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama unsur terkait. Sebab, jika tetap diberlakukan akan terjadi inflasi terhadap harga ikan,” tambahnya.
Karena itu, imbuhnya, Pemerintah Provinsi Kepri diharapkan dapat memberikan solusi lain, menginggat sejumlah titik pelabuhan yang sudah ditentukan, tetapi masih belum dilengkapi sarana prasarana penunjang kegiatan bongkar muat ikan itu.
“Menurut hemat kami, saat ini agar dapat dibongkar dilokasi yang fasilitas lengkap yang dimiliki pelaku usaha seperti pelabuhan, gudang mauupun cold storage. Pemerintah tinggal menempatkan orang saja untuk mengawasi,” katanya. (eza/rri)
