TANJUNGPINANG (HK) – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bergerak bersama dalam memulihkan kondisi ekonomi yang masih lesu.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi OPD bulan Mei, di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (6/5/2025).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Raja Ariza, Sekda Zulhidayat, para asisten, staf ahli, kepala OPD, kabag, serta camat.
Menurut Lis, kendati tidak semua OPD secara langsung membidangi sektor ekonomi, kinerja masing-masing tetap memberi dampak terhadap roda perekonomian kota.
“Pertumbuhan ekonomi kita saat ini sekitar 3,76 persen. Ini tentu terkait dengan kinerja kita bersama. Kalau salah satu pengampu ekonomi tidak bergerak, maka roda ekonomi juga tidak bergerak,” ujarnya.
Untuk itu, Lis mendorong agar dinas-dinas yang langsung membina pelaku usaha, seperti Disdagin dan DisnakerkopUM, bisa lebih intens berkolaborasi.
Apalagi, kata dia, Tanjungpinang punya potensi besar di sektor IKM dan UMKM yang belum tergarap sepenuhnya.
“Kita punya 1.200 IKM binaan dan sekitar 14 ribu UMKM. Tapi dengan jumlah sebanyak itu, kondisi ekonomi kita masih begini. Ini tidak relevan,” kata Lis.
Produk lokal, lanjut Lis, harus mulai diarahkan agar tidak hanya berputar di pasar dalam kota, tetapi juga menembus pasar luar daerah. Dengan begitu, usaha masyarakat bisa tumbuh secara berkelanjutan.
“Kita perlu memahami dengan jelas apa yang kita miliki dan produk mana yang unggul. Dari situ, langkah-langkah lanjutan bisa diambil, termasuk menjalin komunikasi dengan daerah lain yang membutuhkan pasokan bahan baku dari Tanjungpinang,” ujarnya.
Lis mengatakan, pemulihan ekonomi perlu didasarkan pada data yang jelas, khususnya terkait titik-titik lemah pertumbuhan di tiap kecamatan. Dengan begitu, masalah dapat diidentifikasi dan solusi yang tepat bisa dirumuskan.
“Kalau tahu letak masalahnya, barulah langkah bisa disusun. Pemulihan ekonomi harus berbasis data dan inovasi,” ujarnya.
Selain ekonomi, rapat tersebut juga membahas sejumlah isu strategis, seperti optimalisasi pajak dan retribusi, perbaikan jalan dan drainase, bangunan gedung, air bersih, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, serta penataan kawasan dan pertamanan. (Adv/r)
