BATAM (HK) – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Oktober 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,06% (mtm).
Secara spasial baik Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,08% (mtm), 0,03% (mtm), dan 0,01% (mtm).
Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepri mencatatkan inflasi sebesar 2,31% (yoy) atau secara tahun kalender tercatat sebesar 1,17% (ytd).
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada Oktober 2024 terutama didorong oleh
Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil sebesar 0,09% (mtm), sejalan dengan meningkatnya harga emas perhiasan secara global.
Pendorong inflasi juga berasal dari kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,05% (mtm) terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan laut, tarif kendaraan roda 4 online, dan tarif kendaraan roda 2 online.
Selanjutnya, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan bahan bakar rumah tangga pada bulan Oktober 2024 juga memberikan andil inflasi sebesar 0,03% (mtm), terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya sewa rumah.
Wakil Ketua TPID Provinsi Kepri, Suryono mengatakan, dalam rangka pengendalian inflasi, Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota se-Kepri.
“Yaitu dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif),” kata Suryono, Jumat (8/11/2024).
Dikatakannya, berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2024. Pertama, Koordinasi dan sinergi program melalui rapat koordinasi penyaluran bantuan kepada BUMD Kabupaten Karimun, rapat koordinasi TPID Kabupaten Karimun, rapat koordinasi wilayah manufaktur se-Sumatera, dan rapat koordinasi TPID Kota Tanjungpinang.
Kedua, sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak tiga kali di Provinsi Kepri. Ketiga, penyaluran bantuan
sarana prasarana pendukung pertanian kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bintan.
Keempat, melanjutkan panen Gerakan Sekolah Menanam (GSM) secara mandiri oleh setiap sekolah peserta GSM 2024.
Kedepan, TPID akan terus mengantisipasi risiko inflasi melalui sinergi dan koordinasi antar
lembaga/instansi. Beberapa risiko tekanan inflasi yang perlu diantisipasi ke depan, antara lain, pertama, Curah hujan yang meningkat dapat berdampak pada terbatasnya pasokan pangan khususnya sayuran.
Kedua, mulai meningkatnya tarif angkutan udara seiring dengan pola historis menjelang libur akhir tahun.
Ketiga, kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan perkembangan harga komoditas emas secara global.
“Disisi lain, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penahan inflasi antara lain yaitu ketersediaan pasokan pangan yang masih terjaga khususnya untuk daging dan telur ayam, pasokan ikan-ikanan yang tetap terjaga dari hasil tangkapan nelayan. Ketiga, masih terkendalinya harga pangan dari daerah sentra pangan,” imbuhnya. (dam)
