BATAM (HK) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami inflasi sebesar 0,38 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Mei 2026.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi April 2026 yang tercatat sebesar 0,43 persen (mtm).
Secara wilayah, inflasi terjadi di seluruh daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kepri.
Kota Batam mencatat inflasi 0,33 persen (mtm), Kota Tanjungpinang 0,59 persen (mtm), dan Kabupaten Karimun 0,63 persen (mtm).
Sementara itu, secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Kepri pada Mei 2026 mencapai 3,92 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,06 persen (yoy).
Angka tersebut juga lebih tinggi 0,84 poin persentase dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 3,08 persen (yoy).
Di wilayah Sumatera, Kepri menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi keempat setelah Aceh (5,12 persen), Sumatera Utara (4,35 persen), dan Riau (3,95 persen).
Cabai Merah dan Sayuran Dorong Inflasi
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Mei 2026 terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,27 persen (mtm) dengan andil 0,37 persen.
Kenaikan harga pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga cabai merah, tomat, sawi hijau, dan ketimun.
Kondisi tersebut terjadi seiring berakhirnya masa panen raya di sejumlah wilayah Sumatera bagian utara yang menjadi daerah pemasok utama komoditas hortikultura ke Kepri.
Selain itu, kelompok transportasi juga mengalami inflasi sebesar 0,25 persen (mtm) dengan andil 0,03 persen.
Kenaikan ini dipengaruhi oleh dampak rambatan kenaikan harga energi global yang mendorong penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Harga Emas Turun Tahan Laju Inflasi
Laju inflasi yang lebih tinggi pada Mei 2026 tertahan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi sebesar 1,35 persen (mtm) dengan andil deflasi 0,10 persen.
Penurunan harga pada kelompok tersebut terutama dipicu oleh turunnya harga emas perhiasan, sejalan dengan koreksi harga emas global akibat penyesuaian portofolio investor ke berbagai instrumen keuangan yang menawarkan tingkat imbal hasil lebih tinggi dan berstatus aset aman (safe haven).
TPID dan BI Perkuat Pengendalian Inflasi
Di tengah berlanjutnya pertumbuhan ekonomi daerah, sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus diperkuat.
Bank Indonesia bersama TPID se-Kepri secara konsisten menjalankan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan.
Sejumlah langkah yang dilakukan selama Mei 2026 antara lain:
Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID Kepri dan Kota Tanjungpinang, Publikasi iklan layanan masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi, edukasi dan sosialisasi pengendalian inflasi kepada masyarakat.
Selanjutnya, operasi pasar dan pasar murah di Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun, Capacity building TPID se-Kepri serta penguatan kelembagaan klaster pangan.
Juni 2026, El Nino dan Harga Energi Global Perlu Diwaspadai
Memasuki Juni 2026, terdapat sejumlah faktor yang berpotensi mendorong inflasi di Kepri. Di antaranya prediksi BMKG mengenai fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat yang diperkirakan berlangsung hingga semester II 2026.
Selain itu, risiko kenaikan harga komoditas energi global juga perlu diantisipasi karena berpotensi berdampak pada penyesuaian harga BBM dan LPG nonsubsidi, tarif angkutan udara, hingga biaya logistik.
Faktor lainnya adalah potensi kenaikan harga pangan akibat berakhirnya musim panen di wilayah Sumatera bagian utara yang dapat memengaruhi pasokan sejumlah komoditas hortikultura.
Meski demikian, tekanan inflasi diperkirakan dapat tertahan oleh berlanjutnya normalisasi harga emas perhiasan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony P. Widijarto, menegaskan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan TPID untuk menjaga stabilitas inflasi daerah.
“Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan kerja sama antardaerah, serta koordinasi pengendalian inflasi yang berkelanjutan diharapkan mampu menjaga inflasi Kepri tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen pada akhir 2026,” ujarnya. (dam)
