Keempat, tidak tepat jika alasan kenaikan pertalite dan solar subsidi karena untuk kelestarian lingkungan. Faktanya masih banyak industri-industri besar yang masih memakai batu bara dan diesel.
Kelima, ada sekitar 120 juta pengguna motor dan angkutan umum yang merupakan kelas menengah ke bawah, yang tentunya sangat terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ketua Konsulat Cabang/KC FSPMI Kota Batam, Ramon mengatakan bahwa pihaknya menyarankan agar pemerintah memisahkan pengguna BBM subsidi dan non subsidi.
“Misalnya, sepeda motor dan angkutan umum tidak mengalami kenaikan harga BBM bersubsidi, kemudian untuk mobil- mobil keluaran baru, mobil dinas dan mobil-mobil mewah memakai BBM non subsidi, karena orang kaya rata-rata tidak menggunakan mobil tua,” ujarnya.
Pihaknya juga menyarankan agar pemerintah mengeluarkan surat edaran kepada pengusaha untuk menyediakan transportasi antar jemput bagi pekerja. Padahal saat ini pemerintah telah membangun dan terus membangun infrastruktur jalan.
“Kami meminta pemerintah menyediakan harga kebutuhan pokok murah serta mengawasi distribusi kebutuhan pokok tersebut agar tidak mengalami kelangkaan di pasar,” tuturnya.
Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon mengatakan aksi demo yang mereka untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka memperkirakan kenaikan BBM dapat berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. “Akibatnya daya beli masyarakat menjadi turun,” ujar Ramon.
Dia berharap kepada Pemerintah Kota Batam agar Pemko dapat menyurati perusahaan untuk menyediakan transportasi bagi para pekerja.
Tujuannya, menghindari kecelakaan lalu lintas, menghindari tindakan kriminal dan memanfaatkan infrastruktur yang dibangun oleh Pemko itu sendiri.
“Kami juga meminta agar Pemko Batam dapat menjaga harga sembako agar tidak naik, dan mengadakan lagi pasar murah,” imbuhnya. (btn/dam)
