MAGELANG (HK) – Setelah resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Kamis (20/2 di Istana Merdeka Jakarta, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad, hari ini, Jumat (21/2) sudah berada di Magelang guna mengikuti ‘Magelang Retreat’ sebagai bagian dari pembekalan kepala daerah tahun 2025 sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Ansar mengaku sangat siap untuk mengikuti Magelang Retreat ini bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia yang batu dilantik sehari sebelumnya.
Pembekalan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Akademi Militer dan Lembaga Ketahanan Nasional. Bertempat di Kota Magelang, Jawa Tengah, kegiatan ini akan berlangsung pada 21–28 Februari 2025.
Ansar menyampaikan bahwa pembekalan ini sangat penting bagi kepala daerah untuk memahami tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif.
“Pembekalan ini bukan sekadar orientasi, tetapi juga menjadi ajang bagi kami para kepala daerah untuk membangun sinergi dengan pemerintah pusat, memahami kebijakan strategis nasional, serta memperkuat wawasan kebangsaan. Ini momentum berharga untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan demi pembangunan Kepri yang lebih baik,” ujarnya.
Kegiatan ini akan diikuti oleh 503 kepala daerah, terdiri dari 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 wali kota dari seluruh Indonesia. Melalui berbagai sesi pembelajaran, para peserta akan mendapatkan materi mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, komunikasi politik, program kementerian/lembaga, serta wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
“Kami siap mengikuti pembekalan ini dengan penuh semangat. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mengelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” tambah Ansar.
Seluruh kepala daerah tiba di Magelang hari ini, Jumat 21 Februari 2025 dan langsung mengikuti upacara penyambutan di Akademi Militer Magelang. Kegiatan ini akan diisi dengan berbagai sesi kelas dan diskusi interaktif, serta ditutup dengan sesi refleksi dan komitmen bersama pada 28 Februari 2025.
“Kami berharap hasil dari pembekalan ini dapat diterapkan secara nyata dalam tata kelola pemerintahan di Kepri. Kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” tutup Ansar. (r/eza)
