BATAM (HK) – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sirajudin Nur menyoroti kasus ketenagakerjaan yang jalan di tempat.
Sirajudin mengatakan, dalam rapat kerja bersama Disnaker Kepri pada Jum’at (6/10/2023) lalu, terdapat 134 laporan kasus ketenagakerjaan.
Jumlah ini meningkat 100 persen jika dibandingkan tahun 2022 yang hanya 117 kasus.
Kendati demikian, ratusan laporan itu tidak ditindaklanjuti akibat ketiadaan anggaran dari pemerintah di APBD 2023.
“Menurut Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Kepri Aldy Admiral, di Batam, kasus yang sudah masuk dipelaporan ini tidak bisa di tindaklanjuti disebabkan ketiadaan anggaran karena praktis UPT hanya menerima anggaran operasional kantor yang sifatnya administratif dan kepegawaian saja,” katanya, Senin (9/10/2023).
Diketahui, pada tahun 2023, UPT Wasnaker Batam hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp324.548.192 dari APBD Kepri.
Dengan jumlah personil mencapai 52 orang ditambah dengan biaya sewa kantor, anggaran ini tidak memadai untuk melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan di Batam yang tenaga kerjanya mencapai 283.334 pekerja.
Kondisi ini menyebabkan kinerja UPT lamban menangani laporan kasus Naker di Batam dan menjadi pertanda kurangnya memberi perhatian Pemprov Kepri terhadap masalah ketenagakerjaan.
“Sebagai mitra kita selalu mengingatkan dan memberi catatan untuk sungguh sungguh memberi perhatian terhadap isu ketenagakerjaan di Kepri,” ujarnya.
Selain postur anggaran, politisi PKB itu juga menyoroti kondisi Kantor UPT yang kurang representatif sebagai pusat pelayanan ketenagakerjaan.
Ia pun meminta Ansar untuk memberi perhatian terhadap isu ketenagakerjaan khusus menyangkut perbaikan dan peningkatan pelayanan ketenagakerjaan di tiap UPT Wasnaker di Kepri.
“Saya cukup prihatin melihat kondisi kantor UPT Wasnaker. Dengan beban kerja sedemikian beratnya tapi tidak ditunjang oleh sarana-prasarana yang layak dan memadai. Kendaraan operasional saja tidak punya,” katanya. (r/eza)
