LINGGA (HK) – Kondisi perekonomian Kabupaten Lingga yang dinilai tengah terpuruk mendapat sorotan dari mantan Bupati Lingga, H. Alias Wello. Ia menilai defisit anggaran yang terjadi saat ini menjadi indikator belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai putra daerah, Alias Wello menyampaikan sejumlah langkah strategis guna menghindari risiko “kebangkrutan” ekonomi di Lingga.
Salah satu gagasan utama yang diusulkannya adalah pembentukan poros pertumbuhan ekonomi baru melalui kerja sama regional antar kabupaten maupun provinsi, yang diarahkan menjadi kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Sebagai upaya menghindari kebangkrutan ekonomi Lingga, saya menyampaikan pokok pikiran kepada pemangku kebijakan agar segera melakukan crash program,” ujar Alias Wello dalam rilis yang dikirim dari Jakarta, Jumat (10/4/2025).
Menurutnya, sinergi antar daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong kemandirian pangan, serta meningkatkan nilai tambah melalui investasi dan perdagangan.
Selain itu, ia juga mengusulkan sejumlah langkah konkret, di antaranya membuka kembali pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), mengaktifkan produksi pakan ikan dan udang, serta mengembangkan sentra industri kelapa dan kebun sagu secara profesional.
Di sektor ekonomi rakyat, Alias Wello mendorong legalisasi tambang rakyat (timah), pengembangan lahan hortikultura minimal satu hektare per desa, serta pemberian stimulus bagi pelaku UMKM.
Dia juga menekankan pentingnya peran BUMD, BUMDes, koperasi, dan organisasi masyarakat dalam menggerakkan usaha mandiri berbasis potensi lokal.
Tak hanya itu, program ketahanan pangan seperti penanaman padi di lahan sawah yang ada dan optimalisasi lahan produktif desa juga dinilai perlu digalakkan kembali.
Alias Wello turut menyoroti pentingnya efisiensi anggaran melalui penetapan skala prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pembinaan dan rotasi jabatan (tour of duty).
Ia juga mendorong evaluasi regulasi dan perizinan investasi agar selaras dengan tata ruang, nilai adat, serta tata kelola yang berdaya saing. Selain itu, kebijakan terkait pajak dan retribusi daerah yang membebani masyarakat dan pelaku usaha perlu dikaji ulang.
“Termasuk penyelesaian hak-hak desa, perangkat desa, dan ASN secara proporsional,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan optimisme terhadap masa depan daerah tersebut. “Insya Allah Lingga bisa,” pungkasnya. (tir)
